DPRD Kota Serang Usulkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan‎

‎TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
‎
‎Usulan Raperda tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tentang penyampaian Raperda usul DPRD, Senin (11/5/2026).
‎
‎Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman menyampaikan urgensi Raperda tersebut muncul dari adanya kekhawatiran terhadap pergeseran nilai di kalangan pelajar akibat perkembangan era digital yang sangat cepat. 
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan norma, nilai kebangsaan, serta pembinaan karakter sejak dini di lingkungan pendidikan.
‎
‎Ia menjelaskan penguatan nilai keagamaan di Kota Serang sudah berjalan melalui program Serang Mengaji.
‎
‎Namun, ia menilai perlu ada penguatan tambahan dalam bentuk pendidikan kebangsaan yang dapat dimasukkan sebagai muatan lokal di sekolah.
‎
‎"Dengan era digital ini banyak pergeseran, sehingga harus dibentengi dengan norma-norma. Kalau bisa ini menjadi muatan lokal di sekolah," kata Muji.

Baca juga: Flyover Frontage Unyur Kota Serang Dibangun Melintasi Rel Kereta: Panjang 400 Meter, Lebar 5 Meter‎

‎Ia menargetkan pembahasan Raperda ini dapat rampung tahun ini melalui tahapan sesuai mekanisme, mulai dari pandangan fraksi, jawaban kepala daerah, hingga pembentukan panitia khusus (Pansus).
‎
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Edy Irianto menilai Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat penting sebagai payung hukum dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda Kota Serang.
‎
‎Ia menyoroti adanya kecenderungan menurunnya pemahaman terhadap NKRI, Pancasila, dan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. 
‎
‎"Sehingga kita mengajukan ini untuk dibahas menjadi payung hukum untuk generasi muda Kota Serang khususnya, dalam rangka untuk tetap mencintai NKRI," jelas Edy.
‎
‎Edy menekankan Raperda ini tidak hanya berfokus pada nilai kebangsaan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan perilaku menyimpang, termasuk pengawasan terhadap dampak digitalisasi. 
‎
‎"Intinya Raperda ini adalah mengatur keseluruhan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi rancangan ini kemudian akan dibentuk Pansus, Pansus nanti apa saja yang diatur akan kita ini akan kita bahas sama-sama," tegasnya.