Soal Keracunan Massal MBG di Bandung Barat, BGN Sebut SOP Tak Dijalankan oleh SPPG

TRIBUNBANTEN.COM - Keracunan massal pada siswa di Bandung Barat, Jawa Barat akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) ditanggapi oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang.

Diberitakan, terdapat lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat yang menjadi korban keracunan MBG.

Banyaknya jumlah kasus keracunan MBG ini pun sampai membuat Pemkab Bandung Barat menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Baca juga: Cegah Kasus Keracunan Program MBG di Tangsel, Ini Strategi SPPG

Menanggapi kasus keracunan MBG di Bandung Barat ini, Nanik mengaku BGN sudah menerjunkan tim investigasi.

Diduga keracunan MBG di Bandung Barat ini terjadi karena adanya SOP yang tidak dijalankan, oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat memasak MBG.

BGN juga telah menggandeng pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan investigasi mendalam.

"Sudah turun (BGN) dan kami tentu belum bisa menyampaikan. Kemarin sudah beberapa kali sampaikan, kalau secara teknis yang terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan."

"Sekarang kami sudah kerja sama dengan Kepolisian, BIN,  BPOM, kemudian Dinkes itu melakukan investigasi," kata Nanik dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (25/9/2025) dilansir Kompas TV.

Menurut Nanik, MBG yang dimakan korban keracunan di Bandung Barat ini berasal dari dua dapur.

Namun pemilik dua dapur tersebut berasal dari yayasan yang sama.

Kini dapur MBG tersebut telah ditutup imbas kasus keracunan ini.

"Di Bandung Barat itu ada dua dapur, pemiliknya satu yayasan. Nah, ini kita lagi selidiki ya, karena ini ada dua dapur, ternyata kejadiannya tuh bukan dari berproduksinya dari satu dapur, tapi dua dapur dan pemiliknya satu 
yayasan."

"Ini juga lagi kita investigasi dan sekarang kita sudah tutup itu dapur itu lebih cepat kita tutup ya," tegas Nanik.

Selanjutnya terkait SOP yang tidak dijalankan dalam produksi MBG ini, Nanik menyebut SOP tersebut terkait teknik memasak.

Sebenarnya pihak BGN telah memberikan SOP tentang batas waktu makanan itu dimasak hingga dimakan oleh siswa. Namun nyatanya SOP tersebut tidak dijalankan.

"Jadi begini yang sudah yang kami temukan di awal SOP-nya itu soal teknik memasak. Memasak itu, makanan dari dimasak sampai matang. Maksimal ya itu harus 6 jam langsung disantap."

"Artinya kalau mereka mau memberikan makanan ini jam 07.00 pagi atau jam 08.00 pagi, masaknya harus jam 02.00 - 03.00 dini hari, berarti kan masih di bawah 6 jam. "

"Terjadi kesalahan SOP ya, kan kami sudah ada SOP-nya dari BGN soal ini (batas waktu memasak hingga dimakan)," jelas Nanik.

MBG Harus Dimasak oleh Chef Bersertifikasi

Untuk itu kini BGN pun memperketat aturan agar SOP ini bisa terus dilakukan oleh dapur MBG.

Salah satunya yakni MBG harus dimasak oleh seorang chef yang tersertifikasi.

"Nah, itulah tadi kenapa kenapa kita bilang yang masa ini sekarang diwajibkan chef. Kalau dia seorang chef yang bersertifikasi dia paham dia tidak akan berani untuk 'ah saya masak dululah gitu kan."

"Ini dalam tanda kutip kemalasan. Saya masak dulu ah. Nanti dibaginya entar kan enggak apa-apa' gitu mikirnya. Mungkin selama ini mereka suka makan di rumah. Kalau di rumah kan dipanasin ya kan ya."

"Di rumah kan ada makanan lebih 12 jam enggak apa-apa tapi karena dipanasin. Tapi ini kan tidak melalui proses pemanasan," terang Nanik.

SPPG Tangsel Perketat Standar Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Keracunan Siswa

Kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten menjadi peristiwa yang menuai sorotan publik akhir-akhir ini.

Berdasarkan data yang dihimpun TribunBanten.com, terdapat ratusan siswa yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG.

Rinciannya, 480 siswa di Kabupaten Pandeglang, 27 siswa di SMPN 1 Kramatwatu Kabupaten Serang, dan puluhan lainnya di beberapa sekolah di Kabupaten Serang.

Koordinator Wilayah (Korwil) Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tangerang Selatan, Nindy Sabrina, mengaku memiliki standar tinggi dalam memproduksi makanan MBG.

Ia mengatakan, dalam memasak makanan untuk program MBG, pihaknya sangat memperhatikan ketepatan waktu agar makanan tidak basi dan tetap aman untuk dikonsumsi para siswa.

Selain itu, kata Nindy, pihaknya juga melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menilai kelayakan dapur dan menu yang dimasak sebelum didistribusikan.

"Sebenarnya di masing-masing SPPG itu ada ahli gizinya, tapi khusus di Tangsel kita juga bekerja sama dengan Dinkes untuk menentukan kelayakan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak," kata Nindy saat ditemui di kantornya, Kamis (25/9/2025).

"Sejak awal juga ada kunjungan dari Dinkes untuk menilai kelayakan dapur, dan setiap menu yang akan diimplementasikan selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinkes," sambungnya.

"Saya selaku Korwil cukup sering berdiskusi dan berkoordinasi dengan semua SPPG di Tangerang Selatan agar makanan yang diberikan tidak basi. Jadi semua alur prosedurnya kami samakan, tidak hanya ahli gizi," jelasnya.

Tak hanya itu, Nindy menyebut, di Tangsel menu MBG yang disajikan kepada siswa bukan berdasarkan permintaan siswa, melainkan atas pertimbangan ahli gizi dan Dinkes.

"Setelah semuanya oke, baru kami jalankan pembuatan menu yang dalam satu piringnya memiliki gizi seimbang. Ada karbohidrat, lauk nabati, lauk hewani, sayur, dan buah," ucapnya.

"Untuk menunya variatif, ada telur, daging, dan ikan yang kami gilir setiap hari supaya anak-anak tidak bosan," pungkasnya.

SUMBER: TRIBUNNEWS.COM