Menteri Hukum Buka Suara Soal Kubu Agus Suparmanto Daftarkan Struktur Kepengurusan PPP ke Ditjen AHU

TRIBUNBANTEN.COM - Agus Suparmanto diketahui telah mendaftarkan struktur kepengurusan PPP versi dirinya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). 

Menanggapi itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, saat ini pihaknya belum mengetahui laporan tersebut.

"Saya belum tahu, karena saya tidak pernah bertemu," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Baca juga: Wamenkum Edward Omar Sosialisasikan KUHP Baru di Banten, Angkat Isu Strategis Hukum Nasional 

Supratman mengaku, saat ini pihaknya hanya menandatangani Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum tentang struktur kepengurusan PPP yang dipimpin oleh Ketua Umum Mardiono. 

Sebagaimana Agus, Mardiono juga mengeklaim terpilih sebagai ketua umum pada Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara.

"Intinya SK Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil muktamar PPP saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11," ujar Supratman.

Menkum sudah teken keabsahan kepengurusan Mardiono

Menkum yang merupakan politikus Partai Gerindra ini mengatakan Ditjen AHU telah menerima pendaftaran SK Kepengurusan PPP dari pihak Mardiono pada 30 September lalu. 

Pihaknya kemudian memeriksa dan mendapati anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP masih sama dengan hasil Muktamar IX di Makassar. 

"Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," ujar Supratman.

"Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kemenkum. Yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu," tambahnya.

Sebelumnya, PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni Ketua Umum Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto yang dimotori oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Muhammad Romahurmuziy alias Gus Romy. 

Kedua pihak sama-sama mengeklaim sebagai ketua umum hasil Muktamar X di Jakarta Utara. 

Setelah saling mengeklaim, mereka masing-masing mendaftarkan struktur kepengurusan baru ke Ditjen AHU, Kementerian Hukum.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com