Diduga Terima Setoran Rp 50 Juta per Minggu, Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Diperiksa KPK Hari Ini

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada hari ini, Jumat (10/10/2025). 

Melansir Tribunnews, KPK memeriksa eks Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang.

Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, Haiyani Rumondang, diduga turut menerima aliran dana haram sebesar Rp 50 juta setiap minggunya.

Baca juga: Sosok-Profil Gus Yahya, Ketum PBNU yang akan Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag

"Bahwa selanjutnya, sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu Saudari HR (Haiyani Rumondang) sebesar Rp 50 juta per minggu," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto,  sewaktu jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Adapun pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK ini juga menyasar Nila Pratiwi Ichsan, selaku Subkoordinator Penjaminan Mutu Lembaga K3. 

Haiyani dan Nila diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan para tersangka.

Awal mula kasus terbongkar

Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 20–21 Agustus 2025 lalu. 

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang dan menetapkan 11 di antaranya sebagai tersangka.

Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah pemerasan dengan memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan sertifikasi K3 jika tidak ada pembayaran tambahan. 

Akibatnya, biaya sertifikasi yang resminya hanya Rp 275 ribu, membengkak hingga Rp 6 juta di lapangan.

"Praktik ini sangat ironis dan memberatkan para pekerja, di mana biaya tersebut bisa mencapai dua kali lipat dari rata-rata upah minimum regional (UMR)," kata Setyo Budiyanto pada 22 Agustus 2025.

Total aliran uang panas dalam kasus ini diduga mencapai Rp 81 miliar sejak tahun 2019. 

Aliran dana tersebut terdistribusi ke berbagai pejabat di Kemnaker, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang diduga menerima Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler.

KPK telah menyita puluhan aset mewah dari para tersangka, termasuk 25 unit mobil seperti Nissan GTR dan Land Cruiser 300, serta 7 unit motor, termasuk beberapa motor Ducati.