Pengamat Sebut Prabowo Tengah Menata Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

Di tempat yang sama, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai, kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp 7 triliun adalah bukti bahwa pemerintah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam. 

“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.

Namun demikian, Subhkan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang. 

“Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan," ujarnya.

"Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengembalikan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya ditangguhkan. 

Langkah ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan tambang memenuhi kewajiban mereka dengan membayar dana jaminan reklamasi pascatambang, serta memperbaiki dokumen administratif, termasuk koreksi pada laporan produksi yang melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).