Pengamat Sebut Prabowo Tengah Menata Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Pemerintahan Prabowo Subianto lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tengah melakukan penataan besar-besaran dalam tata kelola sektor tambang dan energi nasional. 

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang, menuju kedaulatan energi dan restrukturisasi ekonomi nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul mengatakan, Presiden Prabowo Subianto kini sedang melakukan “reset” total terhadap sistem ekonomi dan politik, termasuk di sektor energi.

Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza

“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran,” kata Adib dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di BSD Tangsel, Senin (13/10/2025).

"Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola," lanjutnya.

Ia menjelaskan, banyak proyek energi yang kini dievaluasi kembali, agar tidak menjadi lahan permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang di Indonesia. 

“Selama para makelar itu masih kuat, siapa pun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” ucapnya.

Adib juga menilai, pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir, merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. 

Ia mencontohkan, kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” katanya.

Adib menambahkan, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik. 

“Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal, kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” tuturnya.

Ia menegaskan, tata kelola tambang dan energi yang transparan adalah fondasi menuju kedaulatan nasional. 

“Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” tegasnya.

Di tempat yang sama, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai, kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp 7 triliun adalah bukti bahwa pemerintah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam. 

“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.

Namun demikian, Subhkan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang. 

“Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan," ujarnya.

"Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengembalikan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya ditangguhkan. 

Langkah ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan tambang memenuhi kewajiban mereka dengan membayar dana jaminan reklamasi pascatambang, serta memperbaiki dokumen administratif, termasuk koreksi pada laporan produksi yang melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).