Menkeu Purbaya Tolak Pembayaran Utang Whoosh hingga Proyek Family Office Usulan Luhut Didanai APBN

Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi, seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), juga memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang proyek itu yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Baca juga: Nasib Kepala SMAN 1 Cimarga Penampar Siswa yang Ketahuan Merokok, Kini Dinonaktifkan Gubernur Banten

2. Family Office

Proyek kedua yang ditolak pembiayaannya dengan memakai APBN oleh Purbaya adalah family office, sebuah proyek yang akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.

Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), yang bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.

Adapun family office digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Luhut sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DEN.

Purnawirawan TNI AD yang kini berusia 78 tahun itu pernah menyebut, pemerintah tengah mempercepat pembentukan family office agar dapat rampung pada akhir tahun 2025 ini, tetapi tetap masih menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.