Menteri Perumahan Ara Sebut Banyak Warga Gagal Beli Rumah Subsidi Gegara Payleter

TRIBUNBANTEN.COM - Setidak sedikit warga mengeluhkan gagal membeli rumah subsidi, lantaran memilih cicilan pay leter.

Padahal pay leternya hanya dibawah Rp 1 juta.

Melansir Warta Kota, hal itu disampaikan warga saat sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Aula Husni Hamid, Komplek Pemda Karawang pada Senin (27/10/2025).

Baca juga: Jokowi Ngaku Tak Akan Tempati Rumah Pensiun di Karanganyar Pemberian Negara

Merespon hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan, agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memutihkannya.

"Saya dapat banyak masukan dari masyarakat yang kena slik karena pinjol pay leter dan sebagainya sehingga tidak bisa pinjam. Saya sudah usulkan kepada pak menteri keuangan untuk diputihkan," kata Ara.

Menurutnya, banyak masyarakat memiliki tunggakan hanya dibawah Rp 1 juta, bahkan hanya ratusan ribu. Karena hal itu banyak masyarakat tidak bisa mengambil kredit rumah subsidi.

"Untuk nilai tertentu kalau bisa diputihkan supaya rakyat tetap bisa mengajukan. Saya sudah sampaikan kepada menteri keuangan seperti itu," beber dia.

Saat ini, dirinya sudah meminta data-data dari Tapera untuk kembali menyampaikan kembali. Diharapkan adanya kebijakan ini bisa meningkatkan kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat.

"Karena kasian rakyat kita, rakyat kecil. Karena pinjol dan sebagainya banyak yang tidak bisa mendapatkan program negara," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Karawang, Jawa Barat siap mendukung Kredit Program Perumahan (KPP) yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal itu disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh saat menghadiri Sosialisasi KPP Penguatan Ekosistem Perumahan di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang pada Senin (27/10/2025).

Aep menegaskan, pihaknya mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan program Kementerian PKP tersebut.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025.

KPP merupakan kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu atau perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

"Ini luar biasa keberpihakan Pak Prabowo untuk menaikan kelas juga kalangan dunia usaha. Dan bagi UMKM itu diberikan bunganya 6 persen," katanya.

Baca juga: Wamen Dahnil Anzar Sebut Jemaah Umrah Mandiri Akan Dapat Perlindungan Hukum