PBPGSI Audensi dengan Wamensetneg, Junaidi : Perjuangkan Kesejahteraan Guru Swasta dan Madrasah
Juri Ardiantoro menerima audensi Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
TRIBUNBANTEN.COM-Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensetneg), Juri Ardiantoro menerima audensi Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
PBPGSI terdiri dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMM), Persatuan Guru Inklusi Nasional (PGIN), dan Persatuan Guru Madrasah Non-PNS Indonesia (PGMNI).
PBPGSI tadinya ingin menyampaikan asprirasi langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
Karena presiden ada kegiatan ke luar negeri, rombongan diterima audensi oleh Wamensetneg, Juri Ardiantoro.
Wamensetneg saat itu didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg, Yuli Harsono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, serta Jajaran Kemensetneg yang berlangsung dalam Ruang Aspirasi Kemensetneg.
Koordinator Audiensi PGSI, PGMM, PGIN PGMNI dengan Presiden RI, Junaedi menegaskan, kedatangan pihaknya bukan dalam rangka melakukan demonstrasi atau aksi massa, melainkan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dengan cara yang konstruktif dan bermartabat.
“Aspirasi kami sederhana. Kami ingin berdialog secara terbuka dan konstruktif untuk memahami arah kebijakan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru swasta dan madrasah,” ujar Junaidi yang juga menjabat Ketua VI Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI).
Pertemuan ini berfokus pada sejumlah isu strategis yang menjadi aspirasi para guru, antara lain pemenuhan prioritas pengangkatan guru swasta di sekolah dan madrasah swasta menjadi PPPK/ASN.
Kemudian penyelesaian pembayaran tunggakan inpassing tahun 2011–2014, percepatan proses sertifikasi guru, serta dorongan penerbitan SK Inpassing bagi tenaga pendidik di sekolah dan madrasah swasta.
Wakil Koordinator Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMM) Tedy Malik, menyampaikan bahwa madrasah swasta memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.
Tedy menegaskan perlunya kebijakan yang adil dan setara bagi seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta, sebagai wujud pemerataan kesempatan dalam dunia pendidikan.
“Harapan kami sederhana, yakni agar kebijakan pendidikan dapat berjalan secara proporsional sehingga madrasah dan sekolah swasta memperoleh perlakuan yang setara sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional,” ujar Teddy.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Hadi Sutikno, menegaskan bahwa pelaksanaan audiensi ini merupakan puncak dari proses panjang perjuangan para guru madrasah, yang telah dilakukan secara berkelanjutan dan bukan sesuatu yang terjadi secara spontan.
Aspirasi senada turut disampaikan oleh Ketua Umum Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Heri Purnama, yang menegaskan bahwa para guru hadir dari berbagai daerah dengan semangat yang sama, yakni memperjuangkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami datang dengan niat baik dan penuh rasa hormat, bukan untuk menimbulkan kegaduhan, melainkan untuk menyampaikan harapan serta menantikan arahan langsung dari Bapak Presiden. Kami meyakini bahwa setiap keputusan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap masa depan para guru madrasah,” ujar Heri.
| Usai Sebut Bikin Pemerintah Repot, Kini Kepala Kemenag Pandeglang Dukung Demo Guru Honorer Madrasah |
|
|---|
| Kepala Kemenag Pandeglang Minta Maaf ke Guru Honorer Madrasah, Sebut Demo Bikin Repot Pemerintah |
|
|---|
| Jawaban Pemerintah Tentang Tuntutan Demo Guru Madrasah Swasta, Tuntut Kesejahteraan Bisa Jadi PPPK |
|
|---|
| Bertaruh Nasib, 1000 Guru Honorer Madrasah Swasta Pandeglang Berangkat Demo ke Jakarta Malam Ini |
|
|---|
| Besok Sekolah Madrasah Swasta di Pandeglang Diliburkan, Guru Ikut Demo ke Istana Presiden |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.