Jawaban Pemerintah Tentang Tuntutan Demo Guru Madrasah Swasta, Tuntut Kesejahteraan Bisa Jadi PPPK

Ringkasan Berita:

• Guru madrasah swasata menuntut keadilan, pengakuan, dan kesetaraan hak serta kesejahteraan dengan guru sekolah negeri.
• Tuntutan pengangkatan status kepegawaian menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Koordinator aksi, Fahru Rizal, menyoroti keberatan terhadap Undang-Undang ASN yang membatasi seleksi PPPK hanya bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah, padahal guru madrasah swasta juga berperan dalam mencerdaskan bangsa.

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA-Ribuan guru madrasah swasta menggelar demonstarasi di Monumen Nasional (Monan), Jakarta, Kamis (30/10/2025). 

Guru madrasah swasta ini menuntut keadilan dan pengakuan dari pemerintah, diperlakukan setara dengan guru sekolah negeri.

Guru menuntut kesejahteraan dan bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Ribuan guru yang demo datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pandeglang, Banten. 

Guru rela patungan menyewa bus, berangkat dini hari ke Jakarta.

Tuntutan Guru :

• Pengangkatan sebagai PPPK dan ASN
• Kesetaraan hak dan kesejahteraan dengan guru sekolah negeri
• Peningkatan tunjangan dan jaminan sosial
• Pengakuan masa kerja dan status kepegawaian

Penjelasan Istana

Perwakilan asosiasi guru madrasah diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kamis (30/10/2025).

Usai pertemuan, Juri Ardiantoro mengatakan bahwa proses pengangkatan guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini masih berproses.

"Jadi kebijakan ini terus akan bergulir sebetulnya secara bertahap, proses penyelesaiannya tidak bisa selesai kemarin sekaligus karena dari banyak persoalan di bidang pendidikan," katanya.

Juri mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah pengangkatan guru menjadi PPPK yang masih menjadi pekerjaan rumah selama ini.

"Ya hari ini mungkin yang masih lah, yang masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan," kata Juri.

Terkait aspirasi dari para guru madrasah yang ingin diangkat menjadi guru PPPK tersebut, kata Juri, akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak tadi tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini," katanya.

Baca juga: Guru Honorer Madrasah Pandeglang Ikut Demo di Istana Negara, Kepala Kemenag: Bikin Repot Pemerintah

Peran Sama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Koordinator Aksi Nasional Guru Madrasah, Fahru Rizal kepada TribunBanten.com saat ditemui di Pandeglang, Rabu (29/10/2025) menyebutkan, peserta aksi berasal dari berbagai daerah, seperti Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi, hingga Papua.