Angka Putus Sekolah Tinggi, HMI Serang Demo di DPRD Banten, Minta Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan

Ringkasan Berita:Poin-Poin Utama Kritik HMI:

 

• Angka Putus Sekolah Tinggi
• Ketimpangan Infrastruktur: Fasilitas sekolah di daerah pinggiran masih tidak layak dan tidak merata. 
• Nasib tenaga guru yang masih memprihatinkan di tengah tuntutan kualitas pendidikan.
• Adanya dugaan penyimpangan dana BOS, pungutan liar (pungli), serta penyaluran beasiswa yang tidak transparan.
• Sorotan terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

 

Laporan TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (6/5/2026) sore.

Massa aksi menyoroti berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan, terutama tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP ke SMA/SMK.

Berdasarkan pantauan TribunBanten.com di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB, puluhan mahasiswa tampak memadati area depan gerbang DPRD Banten.

Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan, di antaranya bertuliskan “Stop Komersialisasi Pendidikan”, “Evaluasi Dinas Pendidikan”, hingga "Ganyang Gubernur Andra-Dimyati".

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa secara bergantian melakukan orasi, menyuarakan kritik terhadap kebijakan pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai belum berpihak pada masyarakat luas.

Koordinator lapangan aksi, Rifal, yang juga menjabat sebagai Sekbid PTKP HMI Cabang Serang, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi fondasi utama pembangunan bangsa.

Namun, kata dia, kondisi pendidikan di Banten saat ini masih jauh dari kata ideal.

“Faktanya, kita masih melihat ketimpangan akses pendidikan, lemahnya tata kelola, hingga kecenderungan komersialisasi pendidikan yang semakin menguat,” ujar Rifal, Rabu sore.

Ia menyoroti belum optimalnya pemerataan pendidikan di berbagai wilayah di Banten.

Menurutnya, masih banyak sekolah dengan fasilitas yang tidak layak, terutama di daerah pinggiran.

Selain itu, Rifal juga menekankan tingginya angka putus sekolah, khususnya pada transisi dari jenjang SMP ke SMA/SMK. 

Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya jaminan keberlanjutan pendidikan bagi pelajar.

“Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan bahwa negara belum hadir sepenuhnya dalam menjamin hak pendidikan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Sekda Banten Temui Langsung Masa Aksi di Tengah Hujan Deras, Bahas Sekolah Gratis & Akses Pendidikan