Angka Putus Sekolah Tinggi, HMI Serang Demo di DPRD Banten, Minta Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan

Tak hanya itu, HMI juga menyoroti program beasiswa daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2015.

Mereka menilai implementasi program tersebut belum berjalan secara transparan dan merata.

Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru honorer turut menjadi sorotan.

HMI menyebut masih banyak tenaga pendidik honorer yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, meski memiliki peran vital dalam proses belajar mengajar.

"Guru honorer masih jauh dari kata sejahtera. Ini ironi di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.

Dalam aksinya, HMI juga mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah satuan pendidikan.

Tak kalah serius, mereka menyoroti meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. 

Hal ini dinilai sebagai bukti lemahnya sistem perlindungan terhadap peserta didik.

“Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa, bukan justru menjadi tempat yang mengancam keselamatan mereka,” ujar Rifal.

Lebih jauh, HMI mengkritik kecenderungan komersialisasi pendidikan serta adanya intervensi kepentingan tertentu dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas.

Selain itu, mereka juga menyoroti potensi pengalihan anggaran pendidikan dalam APBD ke program-program yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan sektor pendidikan.

Dalam tuntutannya, HMI mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, meningkatkan transparansi program beasiswa, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta memastikan perlindungan maksimal bagi peserta didik.