Polemik Sekda Tangsel, Mahasiswa Sebut Pemda Telah Mencederai Prinsip Good Governance

"Per hari ini kami melihat pemerintah daerah sudah mencederai prinsip good governance tersebut. Karena masyarakat tidak mendapatkan transparansi yang memadai terkait proses yang berlangsung," katanya.

Menurut Hafizh, dampak dari minimnya keterbukaan informasi tidak hanya dirasakan dalam polemik evaluasi Sekda saat ini, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"Ketika ada informasi yang kontradiktif dan tidak transparan, maka jangan heran kalau ke depan masyarakat menjadi sulit percaya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah," ucapnya.

Oleh karena itu lanjut Hafizh, pihaknya mendesak, agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan evaluasi terhadap proses evaluasi Sekda yang telah berlangsung.

Menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam roda pemerintahan daerah sehingga proses evaluasinya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami minta dilakukan evaluasi terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Karena menurut kami Sekda merupakan posisi strategis dalam pemerintahan yang mampu menghubungkan antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan, Sekda juga memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan pemerintah daerah dengan lembaga legislatif, yudikatif, hingga masyarakat.

Karena itu, kata Hafizh, setiap keputusan yang menyangkut jabatan tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah publik.

"Ketika ada kerancuan, ada pernyataan yang kontradiktif, kemudian ada ketidaktransparanan, maka jangan heran kalau ke depan muncul hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat," jelasnya.

Jika tuntutan tersebut tidak direspons, Hafizh menyebut, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.

"Kami akan terus mengkaji persoalan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi dan penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah, maka jangan salahkan kami jika nantinya turun aksi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," pungkasnya.