Sebentar Lagi Belajar di Sekolah, Siswa Diingatkan Tak Euforia Meski Ada Vaksin Covid-19
"Jangan euforia, jangan mentang-mentang vaksin datang lengah. Tetap cuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan memakai masker," lanjut dia.
“Jangan tergesa-gesa. Semua itu harus ada informasi harus mempunyai data daerah-daerah sekolah berada dan murid-murid tinggal di daerah hijau, merah atau hampir hitam,” ujar Arief Rachman dalam diskusi ‘Sekolah Dibuka Lagi, apa yang haru Dipersiapkan,’ seperti disiarkan laangsung di akun Instagram Katadata, Jumat (11/12/2020).
“Terus terang saja itu harus diketahui persis jika Januari mau ditetapkan. Saya mau bertanya sekolah mana yang mau dibuka? Jadi, kita harus tahu dan harus detail,” sambungnya.
Menurut Arief, data zonasi risiko penyebaran Covid-19 terhadap setiap sekolah diperlukan. Sebab, tidak mudah untuk bisa memberikan jaminan 100 persen bahwa dalam pelaksanaan pembelaran tatap muka di suatu sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan.
Para guru juga akan sangat kesulitan terus memantau semua anak didiknya satu per satu untuk mematuhi protokol kesehatan, apalagi di saat waktu istirahat bermain-main dengan teman-temannya.
“Bagaimana, apakah sekolah bisa menjamin menjalankan protokol kesehatan? Beberapa saat yang lalu kan ada pertemuan yang panitianya, ketua panitianya, sekretarisnya tidak bisa mengendalikan yang diundang,” jelasnya.
Karena itu dia menilai pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk kembali membuka sekolah tatap muka di tengah pandemi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan usai.
Bagi dia, kesehatan adalah hal pertama dan utama dibanding pendidikan, ketika dunia masih dalam pandemi.
“Bagi saya yang ahli pendidikan dan dulu pernah jadi kepala sekolah dan pernah menjadi dosen, saya melihat sekarang nomor satu itu adalah kesehatan, nomor dua baru pendidikan,“ tegasnya.
Untuk itu dia menilai belajar secara daring (online) masih menjadi solusi sementara di tengah pandemi untuk diterapkan.
Lebih jauh dia menjelaskan, jika memang harus membuka kembali sekolah tatap muka, maka pemerintah harus mengikutsertakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memberikan masukan dan data lengkap mengenai jumlah anak-anak dan daerah tinggal mereka.
“Pemerintah juga harus bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengikutsertakannya dalam hal ini, harus punya data yang lengkap tentang satu daerah. Kemudian jumlah anaknya, dan terakhir anak-anak itu datang dari daerah mana,” jelas Prof Arief.
Khawatir Penyebaran Virus Berkelanjutan

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB) IDI, Zubairi Djoerban menyarankan sekolah tatap muka tidak dibuka pada awal Januari 2021 jika Pilkada 2020 tetap berlanjut.
Dia mengingatkan ada risiko penularan Covid-19 secara total apabila sejumlah kegiatan berisiko dilakukan hampir bersamaan.
"Bila Pilkada lanjut, ya sekolah tatap muka jangan dibuka awal Januari, agar risiko peningkatan penularan secara total, yakni gabungan pilkada,libur panjang, sekolah tatap muka tidak terjadi," ujar Zubairi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).