Protes Pemotongan Transfer Daerah, 18 Gubernur Ramai-ramai Temui Menkeu RI Purbaya

TRIBUNBANTEN.COM - Puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia datang beriringan ke gedung Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Suasana gedung Kemenkeu RI pun tampak lebih ramai dari biasanya.

Puluhan kepala daerah tersebut membawa satu pesan yang sama, yakni menolak kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang diterapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca juga: Kemenkeu Pangkas DAU Pemkot Serang Rp186 M di Tahun 2026, Budi Siapkan Strategi Ini

Melansir Warta Kota, sebanyak 18 gubernur hadir langsung dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Lima daerah absen, sementara delapan lainnya mengirim perwakilan.

Namun, meskipun tidak seluruhnya hadir, suara mereka sepakat terkait pemotongan anggaran dari pusat dinilai terlalu berat dan memberatkan daerah dalam menjalankan program prioritas.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan itu, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak kebijakan tersebut.

Menurutnya, keputusan memotong TKD hingga 20–30 persen untuk tingkat provinsi dan bahkan mencapai 60–70 persen di beberapa kabupaten dan kota, berpotensi melumpuhkan banyak program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan.

Ia menambahkan, beban pembiayaan gaji PPPK menjadi salah satu persoalan paling krusial.

Banyak daerah yang kini kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai dan program pembangunan secara bersamaan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ujarnya.

Nada keberatan juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali kebijakan pemotongan TKD yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.