Guru dan 146 Jabatan Lain Bakal Menjadi PPPK, Bukan PNS, Apa Perbedaannya? Berikut Penjelasannya
BKN pun memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status pegawai negeri sipil pada pelaksanaan CPNS 2021
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Ternyata, bukan hanya guru yang statusnya berubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Setidaknya ada 146 jabatan lain yang statusnya juga akan menjadi PPPK.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: Guru, Dosen, Bidan, dan 144 Status Jabatan Lain Bakal Beralih Menjadi PPPK, Bukan PNS, ini Daftarnya
Baca juga: Khusus PNS, Senin Nanti Harus Masuk, Jika Tanpa Keterangan Bisa Dijatuhi Hukuman Kedisiplinan
Baca juga: Gubernur Banten Geram 2 ASN-nya Ditangkap Saat Pesta Miras Bareng Wanita: Akan Saya Sanksi Tegas
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, membenarkan hal tersebut.
"Iya, betul (total ada 147 jabatan termasuk guru yang kategorinya PPPK)," kata Paryono saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/1/2021).
BKN pun memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status pegawai negeri sipil pada pelaksanaan CPNS 2021.
Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana, melalui konfrensi pers virtual, Selasa (29/12/2020).
"Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK jadi bukan CPNS lagi," kata Bima.
Lantas, apa beda PNS dan PPPK?
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), disebutkan bahwa PNS dan PPPK termasuk dalam kategori ASN.
Kendati sama-sama berstatus ASN, ada sejumlah perbedaan di antara keduanya.
Dalam pasal 7, misalnya, PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Hak PNS
Sementara PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
Artinya, PPPK tidak memiliki nomor induk pegawai secara nasional, seperti PNS.
