Breaking News:

PSBB Jawa-Bali, Pemprov Banten Awasi Tangerang Raya, Pesan Makanan Harus Take Away

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan akan melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan PSBM di Tangerang Raya.

Tribun Jabar
Ilustrasi - Pengemudi ojek online (ojol) mangambil pesanan konsumen di salah satu toko minuman di Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020). 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Tiga wilayah di Banten yang masuk zona merah Covid-19, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atau disebut Tangerang Raya, menerapkan kebijakan pemerintah pusat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Pembatasan kegiatan masyarakat kali ini berskala kecil atau PSBM)'>Pembatasan Sosial Berskala Mikro ( PSBM), di mana dapat diajukan pemerintah daerah setingkat kabupaten dan kota atas klaster Covid-19 di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan akan melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan PSBM di Tangerang Raya.

Peraturan PSBM di Tangerang Raya di antaranya pembatasan pengunjung pusat perbelanjaan, hotel dan restoran atau tempat makan.

Dalam aturan PSBM di Tangerang Raya, kapasitas restoran menjadi 25 persen dan pemesanan makanan harus take away atau dibawa pulang.

"Pengetatan akan dilakukan seperti awal PSBB di Tangerang Raya seperti pembatasan jam oprasional mal, 75 persen pegawai WFH (work from home), dan yang paling penting yakni restoran buka, tapi take away," ujarnya di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: 3 Wilayah di Banten Ikuti Aturan PSBB Jawa-Bali, Simak Aturan Lengkap Pembatasannya

Baca juga: Pemerintah Terapkan PSBM di Jawa-Bali, Dishub Banten Belum Buat Keputusan Soal Pengaturan Ojol

Menurutnya, dengan menerapkan take away tersebut akan mengurangi potensi kerumunan dan penyebaran Covid-19. Dan kebijakan itu sebetulnya telah dilakukan di Tangerang Raya pada saat pemberlakuan PSBB kali pertama.

Andika menjelaskan, rincian PSBM di Tangerang Raya akan dituangkan dalam peraturan daerah yang disahkan pada pekan ini.

"Selama ini juga kita sudah melakukan kebijakan penerapan PSBB di wilayah Provinsi Banten, tinggal bagaimana menekan dengan perda yang minggu ini akan disahkan," jelasnya.

Adapun pembatasan untuk moda transportasi di Tangerang Raya, lanjut Andika, Pemprov Banten masih menunggu rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sebab, ketiga provinsi ini saling berdekatan dan terintegrasi, baik secara geografi maupun mobilitas manusianya.

"Dari sisi pengetatan disipilin seperti PSBB awal diterapkan, ada benerapa poin yang dilarang. Aturan sama yang seperti diterapkan awal," tukasnya. 

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved