Breaking News:

Pemkab Pandeglang Ancam Bongkar Toko Waralaba yang Tak Berizin

Pasalnya, dalam satu tahun terakhir ini, setidaknya ditemukan ada 10 unit toko bangunan waralaba tak berizin dalam satu kecamatan.  

ISTIMEWA
Aparat gabungan saat melakukan pembongkaran bangunan liar di Jalan Blok Duku Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (6/3/2021) 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan menertibkan toko waralaba yang tak memiliki Izin.

Pasalnya, dalam satu tahun terakhir ini, setidaknya ditemukan ada 10 unit toko bangunan waralaba tak berizin dalam satu kecamatan.  

Hal ini bertentangan dengan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembatasan warlaba yang berada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Kasi Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Adi Wahyudi menjelaskan bangunan warlaba tersebut didirikan oleh pengusaha lokal yang tidak membaca adanya regulasi tersebut.

Baca juga: Keseharian Anggota Aliran Hakekok di Pandeglang: Hidup Menumpang dan Bekerja Serabutan

Baca juga: UPDATE Aliran Hakekok di Pandeglang: Polisi Hentikan Proses Hukum

"Ini sebenarnya sudah sangat bertentangan dengan perda yang ada. Mereka mendirikan bangunan warlaba tersebut untuk menandingi pengusaha lainnya yang ada di wilayah tersebut," katanya saat dihubungi, Sabtu (20/3/2021).

Pihaknya pun sudah sering kali memberitahukan pemindahan toko yang tak berizin ataupun yang sudah melebihi kuota ke wilayah lainnya.

Intruksi untuk pemindahan toko warlaba tersebut juga secara tidak langsung memberikan keselamatan kerja bagi para karyawan yang dapat terancam di PHK apabila tidak diindahkan peraturan tersebut.

"Jika berhenti dan tidak dipindahkan, otomatis tak sedikit karyawan yang bakal di PHK. Padahal kita tahu yang dipekerjakan itu adalah warga kita juga yakni Pandeglang. Ini yang buat kita juga agak dilematis," tegasnya.

Meskipun begitu hingga saat ini, pihaknya belum sama sekali melakukan perpanjangan izin untuk warlaba yang sudah melebihi kuota yang diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2017.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan
Editor: Yudhi Maulana A
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved