Breaking News:

Pemkab Serang Update Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Tingkatkan Tata Kelola

bertujuan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Editor: Agung Yulianto Wibowo
dokumentasi Pemkab Serang
Pemkab Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) menggelar pendampingan dan update data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (data pembangunan) tahun 2021. Pendampingan itu digelar di Green Peak Hotel Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/4/2021)-Rabu (7/4/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM, KABUPATEN SERANG - Pemkab Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) menggelar pendampingan dan update data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (data pembangunan) tahun 2021.

Pendampingan itu digelar di Green Peak Hotel Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/4/2021)-Rabu (7/4/2021).

Update atau memperbaharui agar data terintegrasi dengan pemerintah pusat. 

Inspektur Kabupaten Serang Rahmat Jaya mengatakan dengan dilaksanakan pendampingan dan update SIPD bertujuan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Baca juga: Pemkab Serang Mulai Cairkan Dana Hibah, Lembaga Keagamaan Jadi Prioritas Penerima

Baca juga: Kabar Gembira! Pemkab Serang Ajukan Penambahan Penerima dan Insentif Guru PAUD, Himpaudi: Syukurlah

Menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik.

“Serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien,” ujar Rahmat Jaya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Kamis (8/4/2021).

Menurut Rahmat, di dalam SIPD ini terdiri atas informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya.

Pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.

“Karena data tersebut merupakan data perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik,” katanya. 

Pengelolaan data juga harus memenuhi prinsip satu data Indonesia berdasarkan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved