Breaking News:

Kepala Samsat Malingping Tersangka, Kejati Banten Ungkap Sudah Ada Niat Korupsi Sejak Awal

Samad selaku Sekretaris tim panitia pengadaan UPTD Samsat Malingping mengetahui betul bahwa di lokasi tersebut akan dibangun UPTD Samsat Malingping.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Abdul Qodir
Tribunbanten.com/Ahmad Tajudin
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Asep Mulyana menjelaskan ke wartawan tentang kasus korupsi pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping, kantor Kejati Banten, Kota Serang, Kamis (22/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Asep Mulyana, menjelaskan duduk perkara korupsi yang membuat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Malingping, Samad, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi ditahan.

Asep mengatakan Samat diduga melakukan korupsi dalam pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping, di Jalan Baru Simpang Beyeh KM 03, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Lebak.

"Kami sudah menemukan bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan ini," ujar Asep Mulyana kepada awak media saat berada di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Kota Serang, Kamis (22/4/2021).

Asep mengatakan, Kejati Banten telah menetapkan Samad selaku Sekretaris tim panitia pengadaan UPTD Samsat Malingping, pada Rabu (21/4/2021).

Ia menjelaskan duduk perkara korupsi yang menjerat Kepala UPT Samsat Malimping tersebut.

Asep mengungkapkan, Samad diduga sedari awal sudah berenana melakukan korupsi dengan mark up harga tanah untuk proyek UPTD Samsat Malingping, agar mendapatkan keuntungan selisih.

Baca juga: Gubernur Banten Dukung Kejati Usut Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan UPT Samsat Malingping

Baca juga: Fakta Sidang Kasus Korupsi Bansos: Uang Suap Dipakai Bayar Honor Cita Citata dan Hotma Sitompul

Ilustrasi korupsi dan mark up
Ilustrasi korupsi dan mark up (Kompas via Kompas.com)

Samad selaku Sekretaris tim panitia pengadaan UPTD Samsat Malingping mengetahui betul bahwa di lokasi tersebut akan dibangun UPTD Samsat Malingping.

Tindak pidana korupsi ini seolah sudah direncanakan.

Sebab, ia lebih dulu membeli lahan tersebut dengan harga Rp100.000 per meter dari warga bernama H Ui. Total lahan yang dibeli seluas 6.400 meter persegi.

"Tersangka tahu persis bahwa lokasi ini akan dibangun, kemudian dibeli dulu tanah itu," ujarnya.

Samad tidak melakukan balik nama setelah membeli lahan tersebut untuk menyamarkan pembeliannya.

"Seolah seseorang yang bersangkutan si A, si B, si C itu sebagai memiliki tanahnya," ujarnya.

Baca juga: Penyidik KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar dan Sempat Geledah Rumah

Baca juga: Pegawai KPK Nekat Curi Emas Barang Bukti Kasus Korupsi untuk Bayar Utang, Begini Nasibnya Kini

Dan benar saja, berikutnya Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan Rp 500 ribu per meter untuk pengadaan tanah di Malingping yang luasnya 6.400 meter untuk proyek UPTD Samsat Malingping.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved