Breaking News:

FSPP Banten Dukung Kejati Banten Usut Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes

kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten dan telah ditetapkan 3 tersangka.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Yudhi Maulana A
Dok. Kejati Banten
Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan pengurus pondok pesantren berinisial Tb AS dan PHL Biro Kesra Setda Provinsi Banten berinisial AG pada Kamis (22/4/2021). Keduanya diduga terlibat korupsi pemotongan dana hibah pondok pesantren dari Pemprov Banteb Tahun Anggaran 2021 senilai Rp117.180.000.000. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten mendukung langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mengusut kasus dugaan pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (ponpes).

Diketahui, kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan telah ditetapkan 3 tersangka.

Pertama ES dari pihak swasta, kemudian dua tersangka lainya berinisial  AG merupakan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten dan TB.

AS merupakan pengurus salah satu Ponpes di Pandeglang.

"Kalo kita dari FSPP Banten mendukung atas apa yang sedang ditangani Kejati Provinsi Banten dalam mengusut kasus tersebut," ujar Sekjen FSPP Banten, Fadullah kepada TribunBanten.com saat dihubungi. Selasa (27/4/2021).

Namun dalam kasus ini, Fadullah merasa prihatin terhadap para pimpinan ponpes yang telah dimintai keterangan oleh Kejati Banten.

Baca juga: Dana Hibah Pesantren Disunat, Swasta Tersangka, Pimpinan 150 Ponpes Diperiksa Kejati Banten

Dengan adanya kasus ini, kata Fadullah, membuat beberapa pimpinan ponpes merasa tertekan.

"Karena ulah yang dilakukan beberapa oknum, imbasnya kepada semua Pimpinan Ponpes. Mereka kan dari jauh-jauh dipanggil, untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Jangan sampai pemanggilan tersebut kata Fadullah, membuat persepsi masyarakat menjadi buruk terhadap seorang kiai yang telah diperiksa tersebut.

Ia meminta kepada para petugas penegak hukum agar bisa menangani kasus tersebut dengan baik.

Sebab dengan adanya kasus itu, ia menyebut bisa berpotensi membuat image seorang kiai tercoreng.

Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan pengurus pondok pesantren berinisial Tb AS dan PHL Biro Kesra Setda Provinsi Banten berinisial AG pada Kamis (22/4/2021). Keduanya diduga terlibat korupsi pemotongan dana hibah pondok pesantren dari Pemprov Banteb Tahun Anggaran 2021 senilai Rp117.180.000.000.
Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan pengurus pondok pesantren berinisial Tb AS dan PHL Biro Kesra Setda Provinsi Banten berinisial AG pada Kamis (22/4/2021). Keduanya diduga terlibat korupsi pemotongan dana hibah pondok pesantren dari Pemprov Banteb Tahun Anggaran 2021 senilai Rp117.180.000.000. (Dok. Kejati Banten)

"Kalo denger kiai dipanggil seperti itu, masyarakat kan persepsinya lain," ujarnya.

Fadullah berharap dengan adanya kasus ini, peran seorang kiai tidak dianggap negatif oleh masyarakat.

Sebab dalam kasus ini para pimpinan ponpes hanya menerima bantuan dan tahu menahu soal adanya pemotongan tersebut.

Adapun jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu, agar bisa ditindak secara tegas.

Baca juga: Dukung Penuh Kejati Banten Usut Dugaan Pemotongan Dana Hibah Ponpes, Gubernur: Harus Dituntaskan

Fadullah berharap agar kasus dugaan pemotongan dana hibah ponpes ini bisa segera diselesaikan.

"Tersangka kan udah ada, semoga bisa segera diusut tuntas. Apa lagi di bulan puasa seperti ini, kasihan para kiai yang seharusnya fokus ibadah, pengajian dan itikaf jadi merasa tertekan," ucapnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved