Breaking News:

Bantah Munarman Terlibat Kelompok Teroris, Kuasa Hukum: Ia Justru Ingatkan Bahaya Situs Terorisme

Tim Hukum Munarman dan Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) menilai penangkapan eks Munarman menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Editor: Glery Lazuardi
Tangkap layar Kompas Tv
Densus 88 Antiteror Polri menangkap eks Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Rizieq Shuhab, Munarman, di rumahnya di di Perumahan Modernhills, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Selasa (27/4/2021) pukul 15.00 WIB. 

TRIBUNBANTEN.COM - Tim Hukum Munarman dan Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) menilai penangkapan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim itu, Hariadi Nasution.

Menurut dia, penangkapan Munarman tidak sesuai Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia," kata Hariadi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Munarman Ditangkap, Polisi Geledah Petamburan III, Ada Temuan Serbuk dan Diduga Cairan Bahan Peledak

Baca juga: Detik-detik Penangkapan Munarman di Tangsel: Minta Pakai Sandal, Sempat Adu Mulut dengan Polisi

Hariyadi menyatakan bahwa setiap proses penegakan hukum haruslah menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan asas hukum.

Terlebih, kata dia, Munarman adalah seorang advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Sehingga apabila dipanggil secara patut-pun klien kami pasti akan memenuhi
panggilan tersebut, akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap klilen kami
tidak pernah ada sepucuk surat pun diterima klien kami sebagai panggilan," ujar Hariadi.

Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, seharusnya Munarman mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.

Apalagi, ancaman pidana yang dituduhkan terhadap eks Sekum FPI itu adalah di atas 5 (lima) tahun.

"Akan tetapi hingga saat ini kami sebagai kuasa hukum, mengalami kesulitan untuk bertemu
dengan klien Kami," ucap dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved