Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy Menolak Jika Sekolah Dikenai PPN, Masyarakat Sedang Sulit

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KABUPATEN SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menolak rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako, pendidikan, dan kesehatan.

"Tentu kami pun menolak kalau sekolah dikenai PPN. Sekarang masyarakat sedang sulit, apa lagi dikenai pajak untuk sembako," ujarnya seusai pelantikan 22 pejabat Dinkes Banten, Senin (14/6/2021).

Namun, dia belum bisa menyikapi rencana pemerintah itu terlalu jauh.

Menurut Andika, Pemprov Banten belum menerima informasi secara lengkap.

Baca juga: Sembako Bakal Dipajak? Ini Kata YLKI dan Penjelasan Ditjen Pajak Soal Pemberlakuan PPN

Belum ada pernyataan secara resmi dan baru informasi semata yang diperoleh dari pusat.

"Belum ada landasan pemerintah akan menerapkan PPN terhadap sekolah swasta, sembako, dan lain-lain," ucapnya.

Tanggapan pedagang Pasar Rau

Sejumlah pedagang di Pasar Induk Rau Kota Serang menanggapi rencana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dari sembako.

Adapun kelompok bahan kebutuhan pokok atau sembako tersebut di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Baca juga: Wacana Sembako Dikenakan Tarif PPN, Dinkopukmperindag Kota Serang Prediksi Timbul Pro dan Kontra

Budi Haryono, penjual sembako di Pasar Induk Rau, mengaku tidak mempermasalahkan rencana pemerintah menerapkan PPN.

"Kalau terhadap daya beli tidak berpengaruh, ya tidak jadi masalah, tetapi jika daya beli menurun, kan itu bermasalah bagi pedagang," ujarnya di Pasar Induk Rau Kota Serang, Jumat (11/6/2021).

Namun, dia keberatan jika diterapkan dalam waktu dekat karena masih masa pandemi Covid-19.

Budi khawatir karena daya beli masyarakat saat ini belum stabil.

"Kalau untuk saat ini kurang setuju, kalau untuk ke depan, ya silakan saja," kata dia.