Breaking News:

PPKM

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Integrasikan Data Penanganan Kasus Covid-19

Pengusaha Hasnaeni, meminta pemerintah mengintegrasikan data penduduk agar tidak timbul permasalahan bagi pasien terinfeksi Covid-19.

Editor: Glery Lazuardi
istimewa
Pengusaha Hasnaeni, meminta pemerintah mengintegrasikan data penduduk agar tidak timbul permasalahan bagi pasien terinfeksi Covid-19 dan saat pembagian bantuan. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pengusaha Hasnaeni, meminta pemerintah mengintegrasikan data penduduk agar tidak timbul permasalahan bagi pasien terinfeksi Covid-19 dan saat pembagian bantuan.

Untuk diketahui, pemerintah pusat memperpanjang penerapan PPKM Level 2, 3, dan 4 mulai dari 10-16 Agustus 2021.

Menurut dia, kebijakan PPKM tak ada artinya jika tak dibarengi data terkait Covid-19 yang terintegrasi.

"Masukan saya ke Presiden Jokowi, data Covid ini harus terintegrasi," kata dia, dalam keterangannya, pada Senin (9/8/2021).

Baca juga: Ingin Masuk Mall Saat PPKM? Perhatikan Syarat Berikut, Lansia dan Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang! Tempat Ibadah Dibuka dengan Pembatasan, Ini Aturannya

Melalui data yang terintegrasi, kata dia, masyarakat bisa mengetahui orang yang isolasi mandiri, orang tanpa gejala (OTG), orang yang kena Covid.

"Kami tidak bisa membedakan," kata dia.

Sehingga, dia menilai, percuma penerapan PPKM itu jika diperpanjang tanpa ada data yang terintegrasi.

"Kasihan negara ini, seolah nyawa tidak berharga," ujarnya.

Di masa penerapan PPKM, dia melihat, banyak warga tidak memakai masker. Salah satunya, di Citarik, Sukabumi.

Hal ini ia dapati kala dirinya hendak membeli ikan di wilayah tersebut.
"Saya tadi beli ikan di pelabuhan ikan di Sukabumi, saya melihat orang yang tidak menggunakan masker di Citarik ya," ujarnya.

Selain membeli ikan, Hasnaeni membagikan masker dan membagikan uang kepada masyarakat.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Dua Kota dan Kabupaten di Banten Turun Level dari 4 ke 3

Baca juga: Daftar Wilayah di Banten Terapkan PPKM Level 3 dan 4 hingga 16 Agustus 2021

Upaya itu, kata dia, dilakukan guna meringankan beban masyarakat semasa pandemi Covid-19.

Namun, dia mengungkapkan, terjadi kesalahpahaman, karena spontan menimbulkan kerumunan, sehingga dia ditegur pihak terkait.

"Terjadi kesalahpahaman dengan pihak sekuriti dan aparat kepolisian," ujarnya.

Dia menyayangkan mengapa masih ada daerah di Indonesia, yang warganya abai terhadap protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan virus corona.

Menurut dia, hal ini menjadi tanggung jawab kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved