Breaking News:

JHT Dilarang Dicairkan, Pekerja/Buruh Kena PHK Bisa Dapat Uang Bulanan, Ini Hitungan dan Berlakunya

Namun dengan adanya JKP, pemerintah akan melarang pegawai / buruh yang belum pensiun dan yang kena PHK untuk mencairkan JHT.

Warta Kota/Andika Panduwinata
Seorang buruh Kabupaten Tangerang memposting foto dan menuai sorotan dari masyarakat. 

TRIBUNBANTEN.COM - Dana Jaminan Hari Tua (JHT) tidak bisa diklaim sembarangan, termasuk oleh pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini mulai berlaku tahun depan.

Pekerja/buruh yang kena PHK bisa mendapat uang bulanan dari BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek.

Uang bulanan tersebut merupakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

JKP sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Baca juga: Dampak Pandemi, KSPI Catat 50 Ribu Buruh Kena PHK Sepanjang 2021

Rencananya, kebijakan JKP berlaku mulai tahun 2022.

Namun dengan adanya JKP, pemerintah akan melarang pegawai / buruh yang belum pensiun dan yang kena PHK untuk mencairkan JHT.

Larangan penarikan JHT di BP Jamsostek bagi korban PHK itu dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, melalui merevisi Permenaker No 19 Tahun 2015, pegawai yang terkena PHK tidak akan bisa lagi mencairkan atau kalim JHT BP Jamsostek.

"Pada hakikatnya, JHT adalah tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai fungsinya," ujar dia, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Di PHK karena Dampak Pandemi Covid-19, Warga Serang Ini Sukses Berjualan Bubur Sumsum

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved