Kejar Penilaian SAKIP, Pemkab Serang Memperbaiki Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Adapun yang kedua, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib mencari pohon kinerja.
TRIBUNBANTEN.COM - Pemkab Serang kembali mengejar peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.
Satu di antaranya dengan memperbaiki kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Asda III Bidang Organisasi, Keuangan, Umum, dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) Kabupaten Serang, Ida Nuraida, mengatakan evaluasi penyusunan SAKIP 2022 karena pada 2021 terjadi penurunan nilai.
"Dari A menjadi BB," ujarnya seusai Pembinaan dan Evaluator Kementerian PAN-RB terkait Evaluasi SAKIP dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di aula KH Syam'un, Senin (25/10/2021).
Baca juga: Membanggakan! Pemkab Serang Raih Stand Terkomunikatif di Pameran Apkasi Otonomi Expo 2021
Menurut dia, kekurangannya adalah kualitas RPJMD, masih ada pencampuran antara strategi, program, dan kegiatan.
Seharusnya, yang menjadi ranah kepala daerah dan wakil kepala daerah itu program yang strategis.
“Jadi nanti kami bersihkan, kualitas RPJMD kami perbaiki, kebetulan juga sambil menunggu rekomendasi dari provinsi,” ucap Ida.
Dia mengaku penyusunan sudah selesai, hanya ada koreksi dari evaluator dari Kementerian PAN-RB.
“Jadi, kita cari pada Bab 5 di ranah kepala daerah untuk yang betul-betul strategis saja dalam RPJMD-nya. Itu yang pertama,” katanya.
Baca juga: Pemkab Serang Berupaya Menghasilkan Perencanaan Daerah yang Berkualitas
Adapun yang kedua, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib mencari pohon kinerja.
Sebelumnya, cascading sistemnya untuk mencari mana yang menjadi target kinerja setiap OPD.
“Jadi pohon kinerja itu berawal dari sasaran yang ingin kita tuju dari satu OPD,” ujar Plt Asda II Bidang Ekonomi, ULP, dan Administrasi Pembangunan ini.
Pohon kinerja bisa saja dilakukan beberapa OPD terhadap satu kegiatan yang memang dinilai benar-benar strategis.
Baca juga: Pemkab Serang Berikan Motor untuk 38 Pendamping PKH dan 69 Pendamping Jamsosratu
"Jadi Cascading OPD lainnya dan disini harus mampu membuang kebiasaan lama ego sektoral, jadi harus bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bersama di Kabupaten Serang ini,” ucapnya.
Dalam upaya mengejar peningkatan penilaian SAKIP, akan lebih ditekankan lagi karena untuk setiap daerah permasalahannya berbeda.
Dengan membuat pohon kinerja itu, akan bisa diketahui sebetulnya di OPD ini apa yang mesti yang menjadi tupoksinya yang perlu diangkat.
Jadi, semua nomenklatur di struktural seperti tahun ini di masa pandemi Covid-19, OPD bisa menemukam masalahnya masing-masing terutama indeks pembangunan manusia (IPM).
“Kalau sekarang Ibu Bupati menekankan kepada pemulihan ekonomi. Jadi dari sisi pariwisata memulihkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga sama akibat pandemi Covid-19 perlu pemulihan untuk lima tahun ke depan,” katanya.
Baca juga: Selamat! Pemkab Serang 10 Kali WTP, Dapat Penghargaan dari Kemenkeu, Bupati Ratu Tatu: Tidak Mudah
Hadir sebagai Evaluator pada Kementrian PAN dan RB terkait Evaluasi SAKIP dan PMPRB tersebut melalui virtual yakni, Umu Hanifah.
Kegiatan yang digelar Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang juga menghadirkan perwakilan dari OPD terkait.
Kabag Organisasi Setda Kabupaten Serang, Farida, mengatakan pembinaan yang dilakukan Kementerian PAN-RB merupakan agenda rencana aksi Bagian Organisasi terkait dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan implementasi reformasi birokrasi yang merupakan agenda rutin.
Baca juga: Pemkab Serang Bakal Tanam Jagung di Lahan Seluas Seribu Hektare di 3 Kecamatan
“Kali ini memang mempertajam penyusunan pohon kinerja berdasarkan RPJMD yang terbaru dan renstra OPD terbaru, jadi agenda kita ke depan ini adalah mengeksistensi lagi semua OPD oleh tim kami tim penyusunan pohon kinerja,” ujarnya.
Adapun penurunan penilaian SAKIP, sebut Farida, karena adanya perubahan indikator kemudian ekspektasi dari MenPAN RB sehingga menyebabkan semua daerah mengalami penurunan penilaian Sakip dari A menjadi BB karena meningkatnya ekspektasi penilaian tersebut.
“Yang pasti kita selalu menargetkan capaian kinerja OPD semakin baik kualitasnya yang penting juga implementasinya," ucap Farida.
Misalnya pelayanan publik harus lebih baik dari sebelumnya, dan jumlah penurunan angka kemiskinan. Semua itu indikator semakin membaiknya kinerja pemda yang memengaruhi nilai SAKIP.
