Heboh Dualisme Musda Golkar: Saling Klaim Terpilih Jabat Ketua DPD Kota Bekasi, Pengaruh ke 2024?

TRIBUNBANTEN.COM - Jelang ajang pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Partai Golkar Kota Bekasi terpecah menjadi dua kubu.

Ade Puspitasari terpilih sebagai ketua di Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Kota Bekasi, di Geraha Bintang Mustika Jaya, Kota Bekasi, pada Jumat 29 Oktober 2021.

Pada hari yang sama di tempat berbeda, Novel Saleh Hilabi mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, di Musda yang digelar di Hotel Horison Kota Bekasi.

Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik Agus Wahid mengatakan adanya Musda tandingan itu justru kian memperuncing masalah.

"Jadi jangan harap Golkar Kota Bekasi berpikir bagaimana menaikan elektabilitas sosok Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang, selama di internal partai Golkar sendiri masih adanya perpecahan,” kata dia, dalam keterangannya, pada Senin (1/11/2021).

Baca juga: Momen Anies Baswedan Saat Kunjungi Markas Golkar, Lantunkan Pantun hingga Buat Penonton Bersorak

Untuk melihat keabsahan hasil Musda, dia mempertanyakan soal dasar pelaksanaan Musda.

"Apakah Musda itu digelar hasil inisiatif kader Golkar Kota Bekasi atau berdasarkan SK dari DPD Golkar Jawa Barat," kata Agus.

Padahal, berdasarkan informasi bahwa DPD Golkar Jabar sudah menetapkan susunan kepanitiaan dan siapa saja yang ditunjuk sebagai Ketua OC maupun SC dalam gelaran Musda tersebut.

"Kami yakin DPD Jabar tidak mungkin mengeluarkan SK yang sama dengan orang yang berbeda untuk menggelar Musda tandingan. Kalau terjadi itu sebuah kekonyolan dan tidak taat asas organisasi partai," tegas Agus.

Jadi kata dia, bila ada Musda tandingan maka patut dipertanyakan soal legitimasinya.

Sementara Musda versi Graha Bintang jelas legitimit karena susunan kepanitiaan jelas dan sudah mendapat SK dari DPD Golkar Jabar.

“Nah semua itu pastinya ada aturan yang tertuang dalam AD ART partai,” ujar Agus.

Oleh karenanya, Agus meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi kemelut Partai Golkar Kota Bekasi.

Agus pun mengingatkan bila persoalan ini berlarut-larut bakal menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar itu sendiri.

Agus menilai, perpecahan internal Partai Golkar di sejumlah daerah menjadi PR besar bagi Ketum Golkar.