Soal Bisnis PCR, Dua Menteri di Kabinet Indonesia Maju Dilaporkan ke KPK

TRIBUNBANTEN.COM - Dua menteri di Kabinet Indonesia maju dilaporkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke KPK.

Mereka yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.

Baca juga: Aturan Wajib PCR/Antigen Perjalanan Darat 250 Km Dicabut, Wagub Banten: Mempermudah Masyarakat

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal, mengatakan investigasi pemberitaan di media Tempo terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujarnya, seperti dilansir dari laman Kompas.com (Group TribunBanten.com), pada Kamis (4/11/2021).

Dia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR.

“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif.

"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ucap dia.

Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," kata Alif.

Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut.

Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI). Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.

Baca juga: Syarat Terbaru Perjalanan Penerbangan Jawa-Bali, Tak Wajib PCR, Boleh Antigen dan Pakai Kartu Vaksin

"Sama sekali tidak benar. ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan," kata Jodi kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Jodi menyampaikan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera.