Breaking News:

Jokowi Bebaskan Menteri 'Jual Diri', PDIP: Tetap Fokus Kerja Sebagai Bawahan Presiden

Presiden Joko Widodo memberi 'lampu hijau' para menteri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang Pemilu 2024.

Editor: Glery Lazuardi
istimewa via Tribunnews
Para menteri Kabinet Indonesia Maju diperkenalkan kepada media di depan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelang pelantikan Rabu pagi (23/10/2019). 

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Joko Widodo memberi 'lampu hijau' para menteri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang Pemilu 2024.

Hanya saja, Wakil Sekretaris Jenderal PDI P Arif Wibowo, meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari kegiatan yang sifatnya menyangkut pilpres maupun elektabilitas

“Jadi kalau ada menteri yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden harus tetap fokus pada tugasnya sebagai menteri dan bawahan presiden,” ujarnya, pada Rabu (10/11/2021).

Baca juga: 5 Strategi Ini Diharapkan Bisa Selamatkan Garuda Indonesia, Ini Penjelasan Kementerian BUMN

Dia juga meminta para menteri untuk memastikan semua kegiatan dan program presiden itu berjalan apalagi yang menjadi harapan rakyat di pemerintahan presiden Jokowi yang masih tersisa kurang lebih 3 tahun.

Menurut Arif, Menteri Kabinet Indonesia Maju harus berkomiten kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya hingga akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Saya mengajak sekaligus mengimbau kepada kabinet pemerintah presiden Jokowi untuk berkomitmen kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai menteri di kabinet,” kata Arif Wibowo.

“Untuk memastikan seluruh kebijakan presiden bisa dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai sesuai target presiden dan harapan masyarakat.”

Hal senada juga disampaikan Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti kepada KOMPAS TV (Group TribunBanten.com)

Menurutnya Ray, jika anggota Kabinet ada yang berkeinginan maju pada Pilpres 2024 sangat mudah dipastikan konsolidasi, kordinasi, dan efektivitas pemerintahan akan sulit dilakukan.

“Lebih sulit lagi pada tahun-tahun pemilu. Yakni tahun 2023 ke 2024. Bukan hanya partai koalisi, para menteri akan meningkat intensitas kesibukannya mengurus elektabilitas diri dan partainya,” ujarnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved