Jokowi Bebaskan Menteri 'Jual Diri', PDIP: Tetap Fokus Kerja Sebagai Bawahan Presiden

“Khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, acara-acara negara ditumpangi oleh aktivitas kampanye, dan tidak menutup kemungkinan membiayai kegiatan kampanye dari dana negara,” katanya.

“Situasi ini akan sulit karena sama sekali tidak ada lembaga resmi yang dapat mengontrolnya, kecuali presiden sendiri. Bawaslu belum memiliki kewenangan melakukan pencegahan apalagi penindakan atas kegiatan seperti ini.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan kebebasan kepada para menteri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani menilai tidak ada masalah jika menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki niat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak ada masalah, artinya begini ya, presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas," kata dia, kepada Kompas.com (Group TribunBanten.com), pada Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Kementerian Perhubungan Jelaskan Alasan Aturan Perjalanan hingga PCR Berubah-ubah

Ahmad Muzani merupakan politisi dari Partai Gerindra, di mana partai itu mempunyai dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Yaitu, Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan politikus Gerindra Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Muzani menuturkan, partainya pun menyambut baik banyaknya nama menteri yang disebut-sebut berpeluang menjadi capres dan cawapres pada pilpres mendatang.
Menurut dia, hal itu membuat masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin untuk dipilih.

Wakil ketua MPR itu juga meyakini, banyaknya menteri yang berambisi menjadi capres atau cawapres tidak akan mengganggu stabilitas di internal kabinet.

"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi, itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemeirntahan ataupun enggak, itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam proses demokrasi," kata dia.

Ia menambahkan, menteri yang berniat maju pada Pilpres 2024 juga tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama belum resmi menjadi capres maupun cawapres.

"Itu ada aturannya," ujar Muzani.

Tulisan ini sudah tayang di kompas.tv berjudul PDIP Ingatkan Menteri yang Berpotensi Jadi Capres atau Cawapres Tetap Fokus Pada Tugas