Breaking News:

Banten

Masih Tak Terima dengan Penetapan UMK 2022, Buruh se-Banten akan Mogok Kerja Hingga 10 Desember 2021

Buruh se-Banten akan mogok kerja karena masih tak terima dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.

Tribunbanten.com/Ahmad Tajudin
Serikat Buruh se-Tangerang Raya gelar aksi unjuk rasa di KP3B Senin (29/11/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM - Buruh se-Banten akan mogok kerja karena masih tak terima dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.

Diketahui kalau UMK 2022 untuk Kota/Kabupaten di Provinsi Banten yang telah ditetapkan Gubernur Banten tidak sesuai harapan para buruh.

Melansir Tribun Jakarta, buruh Banten akan mogok kerja sampai 10 Desember 2021.

Kami sudah sepakati bahwa hasil rapat semalam bersama para pimpinan serikat pekerja bahwa seluruh serikat pekerja di Banten akan melaksanakan mogok daerah," ujar Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat, Rabu (1/12/2021).

"Jadi, karyawan keluar dari pabrik, berdiri di depan pabrik masing-masing," sambungnya.

Baca juga: UMK 2022 Bekasi Naik Tipis Meski Tetap Tertinggi di Jabar, Buruh Bakal Gelar Aksi Mogok Kerja

Dedi Sudarajat yang juga Ketua KSPSI Banten ini menyebut, pihaknya kecewa dan menolak Surat Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim lantaran tidak memutuskan penetapan kenaikan UMK 2022 sebesar 5,4 persesn, sebagaimana rekomendasi Tripartit.

Disampaikannya, kenaikan UMK di sebagian besar kabupaten/kota di Banten tahun 2022 yang diputuskan gubernur sangat rendah yakni 0,52 sampai 1,17 persen.

Terlebih, tiga kabupaten di Banten tidak mengalami kenaikan UMK 2022. Ketiganya yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

"Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita kecewa adalah kenapa pak gubernur tidak meng-SK kan 5,4 persen hasil rekomendasi LKS Tripartit, malah dia menggunakan PP 36," jelas Dedi.

Baca juga: SAH! Ini Daftar UMK 2022 di 8 Kota/Kabupaten Provinsi Banten yang Sudah Ditetapkan Gubernur

Menurut dia, pihaknya dibuat bingung dengan kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved