Hasil Survey Pilpres 2024: Prabowo Masih Paling Tinggi, Disusul Ganjar dan Anies yang Bersaing Ketat

"Secara simultan upaya pengendalian situasi nasional di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 juga tersampaikan oleh masyarakat. Di mana mereka sangat ingin pencapaian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf adalah tuntasnya Covid-19 karena berdampak kurang baik terhadap siklus kehidupan saat ini," katanya.

Baca juga: Pemilu 2024 Diusulkan Ditunda, Jokowi Tetap Harus Mundur Diganti Prabowo Subianto-Tito

Mereka yang ingin pemerintah fokus penuntasan pandemi Covid-19 di tahun 2022 ini ada sebanyak 25,1 persen.

Kemudian yang ingin agar sektor ketersediaan lapangan kerja diakomodir oleh pemerintah ada sebanyak 15,2 persen, yang ingin agar korupsi dan pungli hilang di muka bumi nusantara sebanyak 10,7 persen, dan yang ingin agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik di 2022 ada sebanyak 9,9 persen.

"Selanjutnya, mereka yang ingin adanya alokasi bantuan sosial (bansos) lagi sebesar 8,7 persen, kemudian yang ingin toleransi beragama lebih baik lagi sebanyak 6,6 persen, yang ingin penegakan hukum lebih baik lagi sebesar 6,2 persen," jelas Yuyun

Baca juga: Gerindra Disarankan Perlu Siapkan Sandiagai Alternatif Prabowo di Pilpres, Ini Alasannya

Serta yang kebebasan berpendapat bisa menjadi fokus perbaikan pemerintah di 2022 ada sebanyak 5,5 persen.

Sehingga diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat ingin pemerintah fokus pada penuntasan pandemi Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Dari sisi pelaksanaan Pemilu 2024, sebenarnya seberapa besar sih masyarakat tahu. Dan hasilnya, mereka yang tahu jika Pemilu 2024 diselenggarakan untuk Pilpres dan Pileg sebesar 34,2 persen, kemudian yang tidak bisa menyebutkan tahunnya sebesar 40,4 persen," kata Yuyun.

Lalu berapa persentase para responden yang dilibatkan dalam survei ini akan menyalurkan hak suaranya.

Mereka yang akan ikut nyoblos di pemilu 2024 sebesar 49,3 persen, mereka yang ikut asalkan tercatat sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 27,6 persen, dan mereka yang tidak akan ikut menyalurkan hak suaranya sebesar 18,9 persen.

Publik juga tengah dihebohkan dengan wacana tentang perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 mendatang.

"Salah satu alasannya adalah agar pemerintah fokus penuntasan pandemi Covid-19 ketimbang sibuk mengurus pemilu. JSPI juga memotret pendapat publik terkait dengan hal itu. Dimana hasilnya, 60,2 persen mereka tidak setuju, kemudian yang setuju sebesar 10,4 persen dan yang memilih netral dan menyerahkan keputusannya kepada para penyelenggara negara sebesar 20,6 persen," jelasnya.

Presidential Threshold (PT) juga menjadi polemik nasional saat ini. Dimana banyak kalangan yang menggugat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan batasan 20 persen berdasarkan hasil Pemilu 2019, atau sebanyak 25 persen suara dari partai politik yang mengusung.

Mereka yang menggugat ingin agar PT 20 persen dihapuskan atau diubah menjadi 0 persen. Dan JSPI juga memotret pendapat publik terhadap hal itu.

"Ada dua pertanyaan yang diutarakan, yakni apakah mereka setuju dan apakah mereka yakin penghapusan PT 20 persen akan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Hasilnya, mereka yang setuju PT 20 persen sebesar 10,5 persen, sementara yang tidak setuju sebanyak 51,1 persen dan yang ragu-ragu sebesar 17,9 persen," katanya.

Kemudian bagi yang yakin PT 0 persen akan membuat kehidupan mereka lebih baik sebesar 50 persen, yang tidak yakin 14,7 persen dan yang ragu-ragu sebesar 13,7 persen.