DPRD Kabupaten Serang akan Cari Aset Pemkab untuk Dijual Jika Tidak Ada Solusi Bayar Gaji PPPK

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Desi Purnamasari

TRIBUNBANTEN.COM, KABUPATEN SERANG - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Serang untuk formasi guru, telah melakukan audiensi dengan jajaran DPRD komisi II, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Audiensi diwakili oleh ketua PPPK Kabupaten Serang Juman Sudarso, dan beberapa perwakilannya pada Selasa (21/6/2022).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Sujai A Sayuti mengatakan, pihaknya sudah berusaha untuk memfasilitasi dan memperjuangankan PPPK.

Baca juga: Demi Bayar Gaji PPPK, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Usulkan Jual Aset Milik Pemkab

"Melalui mekanisme ini surat rekomendasi kita kepada pimpinan DPRD, dan nanti akan ditindak lanjuti di badan anggaran. Jadi mudah-mudahan uangnya ada dari pihak Pemda ini," katanya di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).

Ia juga mengatakan, jika memang ternyata tidak ada anggaran, maka pihaknya harus mencari solusi bagaimana baiknya.

"Karena untuk tuntutan dari PPPK ini jugakan hanya tiga bulan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memenuhinya dan bisa mencarikan uangnya, dan akan kita bahas di banggar untuk masukan ini," katanya.

Pihaknya juga mengaku, jika tidak ada solusi dan memang tidak ada anggaran sama sekali, ,aka tidak menutup kemungkinan akan mengobarkan anggaran lainnya.

"Pandeglang menjual kendaraan dinas dan Lebak menjual aset dan InsyaAllah Kabupaten Serang saya akan berkonsultasi dulu keterkaitan aset yang ada di kabupaten serang, apa saja yang bisa dijual dengan waktu yang cepat," katanya.

Baca juga: Di Hadapan Dewan dan OPD, PPPK di Kabupaten Serang Minta Segera Digaji dan SK Keluar

"Kalau memang tidak ada menyisir anggaran yang lain-lain untuk dikumpulkan dan direkofusing dari anggaran-anggaran yang lain," lanjutnya.

Ia juga berharap, masih ada sisa-sisa anggaran yang dapat dikumpulkan menjadi satu, dan bisa mencukupi untuk PPPK di tiga bulan terakhir ini.

"Ini kita namanya berusah dan ini kan sudah ada yang melakukan didaerah tentangga menjual aset dari randis."

"Tapikan kalau di pemkab belum tentu cukup karena memang kendaraan radis di pemkab jugakan hanya ada beberapa saja," ujarnya.