IKPA Kanwil Kemenkumham Banten Capai 97,08 Selama Tahun 2022

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KABUPATEN SERANG - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2022 mencapai 97,08.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto dalam Rapat koordinasi Evaluasi tahun 2022 dan resolusi tahun 2023, di Ballrom Hotel Aston Anyer, Rabu (7/12/2022).

Kegiatan itu digelar berdasarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

Baca juga: Tejo Harwanto Minta Jajaran Kemenkumham Banten Pahami Tusi, Berikan Layanan Maksimal ke Masyarakat

"Kegiatan ini merupakan arahan dari sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, pada saat rapat koordinasi kementerian Hukum dan Ham di Jakarta," ujarnya saat ditemui di lokasi, Rabu (7/12/2022).

Tejo menjelaskan, khusus untuk nilai IKPA rata-rata nasional adalah 95. Namun Kemenkumham Banten mampu mencapai 97,08.

"Kita bisa mencapai 97,08, sehingga dapat dilihat indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham capaiannya sangat baik," kata Tejo.

Ia berharap tahun 2023 capaian IKPA Kanwil Kemenkumham Banten bisa mencpai 98.

"Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ada peningkatan di angka 97 atau 98," ucapnya.

Oleh sebab itu, pada rakor ini, pihaknya membuat komitmen bersama untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan anggaran di tahun 2023 dengan maksimal.

Dan tidak menghilangkan atau mengesampingkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari tahun sebelumnya.

"Ada peningkatan yang menarik di sini bahwa kalau kita lihat runtun RPJM 2020 sampai 2024, ada peningkatan yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten."

"Walaupun kita tahu bersama bahwa mulai tahun 2020 ada pandemi covid-19, atau 2021 ada beberapa bencana yang berdampak terhadap kebijakan penganggaran Kanwil Kemenkumham Banten," ungkapnya.

"Mungkin juga bukan hanya Kantor Wilayah Kemenkumham Banten saja, tapi ada di beberapa tempat karena lingkungan strategis merubah capaian target kinerja di 2022."

"Misalnya gempa di Lebak ada beberapa bangunan yang perlu diperbaiki lalu berdampak terhadap beberapa bangunan, juga ada puting beliung di Tangerang, namun demikian kita tetap bersungguh-sungguh atas kinerja yang harus dicapai di 2022," jelasnya.

Selanjutnya, untuk resolusi tahun 2023 yang akan dilakukan, pertama harus melaksanakan penganggaran secara akuntabel.

Kedua, memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab di masing-masing satuan kerja.

Lalu capaian target kinerja dengan pengelolaan anggaran yang secara maksimal dari mulai laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan lain sebagainya.

"Kita kendalikan, kita evaluasi mudah-mudahan capaian di 2023 lebih maksimal di 2023," kata Tejo.

Adapun fokus utama Kemenkumham Banten yaitu di RPJM, salah satunya adalah memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Lalu memberikan peningkatan sumber daya manusia dan melanjutkan rehabilitasi pembinaan kemandirian.

Kata Tejo, untuk imigrasi misalnya, pelayanan paspor yang maksimal, jumlah paspor yang terus meningkat, layanan terhadap investor yang begitu tinggi.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Banten Kembali Raih Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Banten

"Sehingga kita dapat mendorong capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Lalu, lanjut Tejo, untuk kekayaan intelektual dilakukan dengan men-support value sertifikasi kekayaan intelektual untuk UMKM, dengan jumlah pemohon sebanyak 9.900 selama tahun 2022.

"Jadi kemarin dapat penghargaan bahwa kita melayani 9.900 pemohon, dengan cara kita memberikan sertifikasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha UMKM, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi," harapnya.