Pendapatan Daerah Serang Tembus 85,82 Persen: Pemkab Yakin Target 100 Persen Terkejar Akhir Tahun

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Serang hingga 19 November 2025 menunjukkan tren positif.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp3,58 triliun, pendapatan telah terealisasi Rp3,079 triliun atau 85,82 persen.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang optimistis capaian tersebut dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun.

Baca juga: Penduduk Kabupaten Serang Tembus 1,8 Juta Jiwa, Capaian KTP Digital Masih Jauh dari Target

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang, Beni Rahmatullah, mengatakan peningkatan penerimaan pajak menjelang akhir tahun, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi faktor utama optimisme tersebut.

Sisa target pendapatan sekitar Rp508 miliar dinilai masih dapat dikejar, mengingat banyak wajib pajak yang cenderung melakukan pembayaran menjelang akhir tahun.

“Kami berharap realisasi pendapatan dapat maksimal. Minimal mendekati 98 persen, dan mudah-mudahan bisa mencapai 100 persen,” ujar Beni kepada TribunBanten.com, Rabu (19/11/2025).

Beni menjelaskan, pendapatan daerah terbagi dalam tiga komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai Rp906 miliar dari target Rp1,097 triliun atau 82,56 persen.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mencapai Rp2,160 triliun dari target Rp2,476 triliun atau 87,26 persen, dan diperkirakan dapat mencapai 100 persen hingga akhir tahun.

Adapun pendapatan lain-lain yang sah, sebagian besar berasal dari hibah perusahaan penyedia air bersih, telah mencapai Rp12 miliar dari target Rp14 miliar atau 87,02 persen.

“Pada sisi belanja, dari total anggaran Rp3,615 triliun, realisasi hingga 19 November 2025 baru sebesar Rp2,656 triliun atau 73,48 persen,” ungkapnya.

Beni meyakini hingga akhir tahun realisasi belanja dapat mencapai 95–96 persen.

Belanja operasional Pemkab Serang telah terealisasi Rp2,050 triliun atau 73,59 persen, sedangkan belanja modal baru mencapai Rp154 miliar atau 58,68 persen.

“Rendahnya belanja modal disebabkan jatuh tempo penagihan pekerjaan yang mayoritas terjadi pada Desember,” pungkasnya.