Pengamat Ekonomi Sarankan Pemerintah Ikut Cari Solusi Soal Pengurangan Karyawan PT Nikomas Gemilang

Pengamat ekonomi, Hadi Sutjipto, menyebutkan pemerintah harus ikut andil dan mencari solusi soal pengurangan karyawan di PT Nikomas Gemilang

Penulis: desi purnamasari | Editor: Abdul Rosid
TribunBanten.com/PT Nikomas Gemilang
Pengamat ekonomi, Hadi Sutjipto, menyebutkan pemerintah harus ikut andil dan mencari solusi soal pengurangan karyawan di PT Nikomas Gemilang 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Desi Purnamasari

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pengamat ekonomi, Hadi Sutjipto, menyebutkan pemerintah harus segera ikut andil dan mencari solusi terkait pengurangan karyawan yang dilakukan oleh PT Nikomas Gemilang.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang menawarkan pengunduran diri secara sukarela kepada 1.600 pegawainya.

Hadi menyebutkan, hal ini akan berdampak kepada jumlah pengangguran di Provinsi Banten.

"Baik Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota ini harus segera berkordinasi karna 1.600 ini sudah termasuk besar," katanya saat di hubungi TribunBanten.com, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Humas PT Nikomas Gemilang Ungkap Alasan Penawaran Penguduran Diri Sukarela 1.600 Karyawan

Menurutnya tidak hanya itu, pemerintah juga harus segera melakukan antisipasi dini terkait resesi global yang mulai dirasakan oleh para pengusaha sepatu dan alas kaki.

"Agar tidak berdampak kepada perusahaan lainnya. ini harus segera dikoordinasikan dan diberikan solusi. Jika benar PHK ini terjadi," katanya akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini.

Selain itu, pemerintah juga segera melakukan koordinasi dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) agar PHK ini tidak terjadi.

Dan dapat pula memberikan solusi terbaiknya, jika perusahaan memang telah mengambil keputusan itu.

Setelah perusahaan melakukan berbagi hal untuk tidak melakukan penguran karyawan. Seperti merumahkan karywan atau mengurangi jam kerja seperti sipnya, atau berhenti melakukan recrutment

"Kalau memang dari perusahaan sudah melakukan efisen untuk menekan pengurangan karyawan sekarang ini," katanya.

Maka Pemerintah dan Apindo harus memberikan solusi terkait bagaimana dampaknya nanti setelah berhenti mejadi karyawan.

"Ini harus dicarikan winwin solusinya, seperti merekomendasikan ke perusahaan lain yang juga bergerak dibidang yang sama," katanya.

Hadi menyebutkan, jika sidah menyentuh perusahaan alas kaki dan sepatu yang notabennya padat karya denagn banyaknya karyawan pasti akan berpengaruh dengan jumlah pengangguran di Banten.

"Pasti akan menambah jumlah penganguran di Banten. Karena pangsa pasarnya mereka itukan di negera Eropa," katanya

Sumber: Tribun Banten
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved