Demi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pemerintah Mau Utang ke China Rp8,37 Triliun

Pemerintah Indonesia akan melakukan peminjaman dana ke China untuk menutupi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Editor: Abdul Rosid
Tribunnews/Jeprima
Pemerintah Indonesia akan melakukan peminjaman dana ke China untuk menutupi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah Indonesia akan melakukan peminjaman dana ke China untuk menutupi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya.

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berdasarkan hitung-hitungannya mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Angka tersebut setara dengan Rp 18,29 triliun (asumsi kurs Rp15.242 per dolar AS).

Baca juga: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: Kita Mau Finalkan di China

Agar proyek tersebut dapat berjalan lancar ke depannya, Pemerintah berencana mencari sumber pembiayaan proyek melalui utang.

Terkait nilainya sekitar 550 juta dolar AS, atau setara Rp 8,37 triliun.

"Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dolar AS, sekarang sedang kita ajukan ke CDB (China Development Bank)," ucap pria yang akrab disapa Tiko usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Ia melanjutkan, tak hanya dari utang, biaya proyek Kereta Cepat juga akan diperkuat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022.

Sebelumnya Tiko telah menjelaskan, pembengkakan biaya proyek transportasi masal tersebut terjadi di berbagai komponen, mulai dari harga material, pajak, harga tanah, dan salah satunya frequency clearing.

"Memang kita sepakat pada angka cost overrun 1,2 miliar dolar AS, ini sedang kita rapikan," ucap Tiko.

"Jadi memang ada beberapa item yang mereka ingin melakukan kajian terkait pajak, dan terkait dengan biaya clearing frekuensi. Tapi kita sudah sepakat angkanya," sambungnya.

Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan melaporkan angka pembengkakan biaya sebesar Rp 18,2 triliun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Pastikan Kesiapan Operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kemenhub Gandeng Konsultan Asal Inggris

Agar mengetahui apakah nilai tersebut relevan atau tidak.

"Kami harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dan ke komite," pungkas Tiko.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, Indonesia Mau Utang Rp 8,3 Triliun ke China

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved