Bawaslu Beberkan Tiga Alasan Usulkan Opsi Penundaan Pilkada 2024, Salah Satunya Gangguan Keamanan

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memunculkan opsi penundaan Pilkada serentak 2024.

Menurut dia, potensi permasalahan pada tiga aspek.

Yaitu, penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Salah satu di antaranya termasuk gangguan keamanan.

Baca juga: Semuanya Miliarder, Cek Harta Kekayaan 5 Politisi Bakal Calon Wali Kota Serang di Pilkada 2024

Dia menilai Pilkada 2024 rawan dengan berbagai permasalahan.

Mulai dari pelaksanannya yang beririsan dengan Pemilu 2024 hingga kesiapan menjaga keamanan.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," sambungnya.

Bagja mencontohkan seperti pilkada di Makassar, ada gangguan kemanan, maka dapat dilakukan pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Namun Pilkada 2024, menurutnya bakal sulit.

"Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," tandasnya.

Usulan opsi ini disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Dalam rapat itu Bagja menjelaskan potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Berdekatan Dengan Pelantikan Presiden, Bawaslu RI Usul Opsi Pilkada 2024 Ditunda

Close to Presidential Inauguration, Indonesian Bawaslu Proposes 2024 Pilkada Option to be Postponed