Dalih Sosialisasi, PDIP Bantah Curi Start Kampanye Pilpres 2024: 'Nempel Stiker, Itupun dengan Izin'

Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, turut membenarkan soal aturan tersebut.

"Sudah jelas (PDIP curi start kampanye). Masa kampanye itu kan baru 28 November," kata Titi, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Sandiaga Uno Akui Soal Nasibnya Jadi Cawapres Ganjar Ada di Tangan Megawati dan Mardiono

Bawaslu Proses Video Ajakan Memilih Ganjar

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengungkapkan video PDIP yang mengajak memilih Ganjar Pranowo, sudah diproses pihaknya.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024.

"Sudah masuk di kami, sudah diproses di Surakarta. Sedangkan yang video, ini kan ada dua nih, yang video tuh bukan hanya Mas Gibran ya, bukan hanya Pak Bobby," kata Bagja di hadapan awak media, Selasa (29/8/2023).

"Ada di beberapa kepala daerah dan kemudian dalam video itu mengungkapkan ajakan."

"Nah, itu yang kami harapkan, ini kami lagi lakukan pengkajian dan juga ke depan seperti apa tindakannya jika terbukti melanggar," imbuhnya.

Meski video tersebut belum dapat dipastikan apakah melanggar aturan atau tidak, Bagja mengimbau kepada seluruh pihak, terutama kepala daerah, untuk berhati-hati supaya tak melakukan kampanye dini.

Ia menegaskan tahapan Pemilu 2024 saat ini masih dalam proses sosialisasi.

"Nah, sekarang kami imbau kepada teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut," ujarnya.

"Karena apa? Sekarang masih dalam tahap sosialisasi, ajakan itu tidak diperkenankan, mengajak itu tidak diperkenankan," tegas dia.

Gibran Siap Terima Sanksi

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mengaku siap menerima sanksi dari Bawaslu jika memang dinyatakan bersalah.

Hal ini terkait aksi dirinya menempelken stiker Ganjar pada 19 Agustus 2023 lalu.

Juga, ia yang tampil di video ajakan memilih Ganjar Pranowo.

Gibran juga menegaskan tak akan memberikan pembelaan jika aksinya itu memang benar dinyatakan mencuri start kampanye Pemilu 2024.