Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas Imbas Demo Buruh di Kawasan Patung Kuda

Berikut ini rute pengalihan arus lalu lintas imbas demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Editor: Glery Lazuardi
Wartakota/Nur Ichsan
Ilustrasi aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Berikut ini rute pengalihan arus lalu lintas imbas demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sejumlah elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (2/10/2023). 

Dan yang kelima, pada 2 Oktober, akan ada pembacaan keputusan JR Omnibus Law Cipta Kerja, maka Partai Buruh akan melakukan aksi besar, yang dipusatkan di Gedung MK dan serempak di seluruh Indonesia.

Baca juga: Bukan Buruh dan Mahasiswa, Tapi Profesi Ini yang Banyak Terjerat Pinjol Ilegal

“Aksi di daerah di antaranya Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Batam, Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Jambi, Banjarmasin, Pontianak, Ternate, Ambon, Mimika, Jayapura, Makassar, Morowali, Manado, dan kota-kota industri lainnya,” urai Said Iqbal lebih lanjut.

Partai Buruh tersebar di 38 provinsi, 487 di kabupaten/kota dari total 514 wilayah.

Dan aksi ini akan diorganisir langsung oleh Partai Buruh, dengan 2 tuntutan utama, yakni Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Naikkan Upah 15% Tahun 2024.

Said Iqbal memprediksi peluang Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan buruh adalah 50 persen.

“Dari berbagai sumber informasi, keputusannya tidak terlalu menyedihkan bagi buruh.
Keputusannya tidak terlalu menyedihkan. Tidak menyedihkan bagi buruh saya menganggap jalan tengah, misalnya seperti dulu, diputus ikonstitusional bersyarat,” ujarnya.

Meski demikian, informasi itu tidak bisa dikonfirmasi.

Karena memang keputusan MK bersifat rahasia sampai dengan dibacakan secara terbuka di dalam persidangan.

Pihaknya berharap Para Hakim Mahkamah Konstitusi mendengarkan tuntutan kaum buruh untuk mencabut UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga menyerukan kepada kaum buruh untuk tidak memilih partai politik yang telah mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja.

Ada tujuh partai di Senayan yang mendukung omnibus law.

Dan meskipun ada dua partai yang menolak, namun Partai Buruh menilai partai politik yang menolak tidak memberikan upaya yang maksimal untuk menunjukkan keberpihakan pada buruh.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved