Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Dukungan kepada KPK Berantas Korupsi Terus Mengalir

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Rabu (6/12/2023).

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada Rabu ini, merupakan pemeriksaan kedua Firli Bahuri sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Jadwalkan Periksa Wamenkumham Eddy Hiariej, Helmut Hermawan yang Melaporkan Turut Terseret

Upaya pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi keterangan dari pemeriksaan sebelumnya.

Firli Bahuri tiba pada pukul 09.13 WIB.

Firli Bahuri menumpangi mobil Toyota Innova hitam berplat B 512 DNA.

Firli Bahuri mengenakan kemeja berwarna biru gelap lengan panjang dan memakai masker berwarna putih.

Firli Bahuri bergegas masuk ke dalam Gedung Bareskrim Polri sembari melambaikan tangan kepada awak media.

Firli Bahuri mengaku kehadirannya di Bareskrim Polri sebagai salah satu kepatuhan dan komitmen menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Sebagai negara hukum, saya menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya ke Bareskrim memenuhi panggilan penyidik Bareskrim,” ujarnya.

Dukungan kepada KPK Terus Mengalir

Di tengah pemeriksaan sebagai tersangka, dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi tetap dilakukan. Dukungan itu datang dari berbagai daerah. 

Pada waktu yang sama di tempat berbeda, sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai

Aksi tersebut dilakukan mahasiswa terkait adanya pengakuan mantan ketua KPK Agus Rahardjo yang pernah mengalami intervensi penanganan kasus korupsi.

Baca juga: Jordan Ali Ingin Berbaikan dengan Febby Carol, Berharap Eva Manurung Bisa Akur Lagi dengan Keluarga

Mereka menilai apa yang juga terjadi terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat ini tidak terlepas dari adanya aroma politik dan intervensi pihak luar melemahkan KPK.

“Berkaca pada pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo, kami yakin kasus yang menjerat Firli Bahuri bentuk skenario jahat untuk melemahkan pemberantasan korupsi,” ujar koordinator aksi, Rouf Ansori.

Dia meminta kepada KPK meneruskan kerja-kerja pemberantasan korupsi secara adil dan transparan agar pembangunan yang berjalan benar-benar tepat sasaran dan mensejahterakan masyarakat.

"Melemahkan KPK berarti pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih jadi suram padahal kita tahu saat ini korupsi masih merajalela hampir di semua level termasuk di daerah ini," ujarnya.

Lebih lanjut Rouf menjelaskan, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sebagai lembaga yang berjuang memberantas kejahatan luar biasa telah menempatkan KPK berada di titik nadir karena adanya intervensi kekuasaan.

Belum lagi adanya serangan balik koruptor dengan berbagai cara melemahkan KPK hingga kehilangan kepercayaan masyarakat.

“Alih-alih ingin menegakkan hukum kita justru dipertontonkan drama kriminalisasi dan intimidasi pada pimpinan KPK saat ini terlebih karena momentum politik,” ujarnya.

Dia meminta dan mendesak semua pihak termasuk oknum-oknum tertentu agar berhenti menghancurkan KPK.

"Pemberantasan korupsi harus jalan terus, jangan jadikan KPK alat politik, KPK harus kuat, bebas intervensi dan intimidasi serta serangan balik koruptor,” tuturnya.