Pemkot Cilegon Beri BPJS-TK untuk Penyelenggara Pemilu 2024, Segini Anggarannya!

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon memberikan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS-TK untuk para petugas penyelenggara Pemilu 2024, sebagai perlindungan sosial.

Jaminan perlindungan sosial itu sudah berlaku, setelah Kesbangpol Kota Cilegon melakukan perjanjian kerja sama (PKS) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, KPU dan Bawaslu Cilegon, Selasa (30/1) kemarin.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati menyebut, pihaknya telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 80 juta untuk menjamin perlindungan sosial bagi petugas penyelenggara Pemilu 2024.

Baca juga: Bukan Cuma Gaji, Penyelenggara Pemilu 2024 di Cilegon Banten juga Dapat BPJS-Kes dan BPJS-TK

"Adapun jumlahnya, dari Bawaslu itu Panwascam 64 orang, PKD 43 orang, PTPS 1.253 orang dengan total anggaran yang diusulkan sebanyak Rp 9.606.000 juta," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (31/1/2024).

Untuk masa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini, kata dia, setiap jenjang berbeda-beda.

Khusus untuk petugas Panwascam dan PKD, masa jaminannya selama 3 bulan.

Sedangkan untuk PTPS, hanya diberikan jaminan selama 1 bulan.

Kemudian untuk petugas KPU, yang diusulkan yaitu di antaranya anggota KPPS pemilu sebanyak 8.771 orang, Pengamanan TPS atau Linmas Pemilu sebanyak 2.506 orang, PPS 258 orang, PPK 80 orang dan KPU 16 orang.

"Total anggarannya yang diusulkan sebanyak Rp 71.211.600 juta," ujarnya.

Sama seperti Bawaslu, kata Sri, masa perlindungan untuk petugas di KPU juga berbeda-beda.

Untuk petugas KPPS pemilu dan Linmas pemilu, masa perlindungannya hanya diberikan selama 1 bulan.

Sedangkan untuk petugas PPS, PPK dan KPU, masa perlindungannya diberikan selama 3 bulan.

Adapun jaminan perlindungan sosial itu sudah berlaku sejak terjalinnya kerjasama antara Pemkot Cilegon dengan BPJS Ketenagakerjaan, KPU dan Bawaslu Kota Cilegon.

"Kenapa PKS diselesaikan segera, karena apabila PKS ini sudah ditandatangani, jika terjadi sesuatu terhadap orang yang dilindungi maka dia sudah mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, jadi mulai kemarin per 30 Januari 2024 itu sudah berlaku," ungkapnya.

Dengan sudah berlakunya perlindungan jaminan sosial tersebut, Sri berharap para penyelenggara Pemilu 2024 di Cilegon dapat terlindungi.

"Perlindungan itu kan penjagaan, kami semua berharap pasti agar tidak terjadi sesuatu, tapi yang namanya takdir kita tidak tahu, paling tidak pemerintah daerah sudah menyiapkan jaminan perlindungan ke semua penyelenggara pemilu," tandasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Cilegon, Nunung Nurjanah menambahkan, bahwa KPU Kota Cilegon telah berupaya memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh penyelenggara Pemilu.

Bukan hanya kepada petugas di KPU, namun juga kepada seluruh petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya pada Pemilu 2024.

"Untuk antisipasi adanya petugas yang meninggal dunia dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat menjalankan tugas, maka kita daftarkan para penyelenggara pemilu ke BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Kata Nunung, walaupun petugas KPPS hanya bertugas selama satu bulan.

Namun tugas dan tanggung jawab sebagai KPPS tidak boleh dipandang remeh.

Menurut Nunung, petugas KPPS menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).

Sehingga pihaknya memperketat rekrutmen KPPS dengan membatasi usia para pelamar, bahkan riwayat kesehatan para tenaga KPPS turut diperiksa.

Baca juga: Ribuan Anggota KPPS di Kota Tangerang Meradang, Uang Transport Bimtek Tak Dibagikan KPU

Di sisi lain, dengan adanya bantuan dari Pemkot Cilegon yang telah memfasilitasi jaminan perlindungan sosial tersebut.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon yang telah membantu memfasilitasi penyelenggara Pemilu sehingga bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami dari KPU mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Cilegon, Kesbangpol yang telah membantu perlindungan sosial kepada penyelenggara Pemilu di Kota Cilegon," tandasnya.