Dugaan Pengelembungan Suara di Bekasi: Temuan Forkim soal Modus Kecurangan hingga Ketua PPK Nonaktif

TRIBUNBANTEN.COM - KPU Kota Bekasi menggelar rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bekasi Timur.

Upaya itu dilakukan karena adanya dugaan penggelembungan suara.

Rekapitulasi ulang dilakukan khusus untuk pemilihan DPRD tingkat kota.

Penghitungan digelar di gudang logistik KPU Kota Bekasi di Kelurahan Pedurenan.

Baca juga: KPU: Sirekap Hanya Tampilkan Bukti Autentik Hasil Perolehan Suara

Kegaduhan dalam proses rekapitulasi suara di Kecamatan Bekasi Timur terjadi Jumat dan Sabtu malam pekan lalu.

Banyak pihak tidak puas dan menduga ada praktik penggelembungan suara.

Hasil pemeriksaan KPU Kota Bekasi memang menemukan perbedaan data, sehingga guna menjaga kemurnian hasil, perhitungan ulang dilakukan.

Temuan Forkim

Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) mengaku prihatin pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Kota Bekasi

"Kekacauan rekapitulasi suara tingkat kecamatan membuktikan ada yang salah dengan praktik penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi," ujar Ketua Forkim, Mulyadi dalam pernyataannya, Selasa (5/3/2024)

Dia mengungkap dugaan praktik politik uang dilakukan oleh peserta Pemilu Calon Anggota DPR RI yang melibatkan oknum di KPU Kota Bekasi.

"Apa yang dilakukan oknum itu merupakan perbuatan yang sangat tercelah dan sangat berbahaya karena menodai proses demokrasi," tuturnya

Baca juga: SELAMAT! Ini Nama-nama Caleg DPRD Banten Dapil Banten 11 Pandeglang Lolos ke Parlemen di Pileg 2024

Dia mendapatkan data sebelum pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024, PPK dan PPS dikumpulkan oleh oknum KPU.

PPK dan PPS mendapatkan tugas memenangkan salah salah satu peserta pemilu yaitu Calon Anggota DPR RI.

Modusnya membagikan ribuan amplop berisikan satu amplop Rp 70.000 Rp 100.000 dan RP 150.000 untuk dibagikan kepada masyarakat melalui KPPS sebelum pemungutan suara.

Pihaknya akan melaporkan temuan itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

“Bukti disertai data akan kami lanjuti ke DKPP karena ini menurut kami pelanggaran etik keras,” ujarnya

Dia meminta KPU Kota Bekasi menjaga marwah sebagai penyelenggara Pemilu

“KPU harus menjalankan fungsi penyelenggara Pemilu dengan baik jangan sampai KPU mengutak-atik atau mengubah hasil rekapitulasi surat suara yang berimplikasi merugikan peserta Pemilu lainnya,” ujarnya

Baca juga: Tayangan Grafik Sirekap Menghilang, Ini Tanggapan KPU RI

Ketua PPK Bekasi Timur Dinonaktifkan

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur dinonaktifkan atas dugaan penggelembungan suara yang terjadi di wilayah tersebut.

KPU Kota Bekasi sedang melakukan proses klarifikasi kepada ketua PPK tersebut.

"Sekarang masih proses tahapan klarifikasi dan saat ini tidak dilibatkan untuk pelaksanaan di kecamatan," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, Selasa 5 Maret 2024.

Dugaan penggelembungan suara tersebut muncul diawali perbedaan data rekapitulasi di Kecamatan Bekasi Timur.

Dia melihat ada perbedaan data yang dimiliki oleh beberapa saksi dan juga PPK Bekasi Timur.

Untuk itu, KPU Kota Bekasi memerintahkan PPK Bekasi Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk DPRD Kota Bekasi.

"Memang mekanisme selain menyandingkan data, juga selanjutnya yang bisa dilaksanakan untuk menjamin hasil rekapitulasi itu murni dan transparan, maka dilakukan rekapitulasi ulang," ujarnya.

Hingga saat ini sudah ada enam kecamatan yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Bekasi.

Untuk wilayah lain berjalan normal.

Enam kecamatan sudah berjalan dan sudah direkap tingkat Kota, empat kecamatan sudah menuju selesai tersisa dua kecamatan masih proses rekapitulasi yakni Bekasi Utara dan Bekasi Timur.

"Kecamatan yang hampir selesai melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan yakni Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, kecamatan Bekasi Selatan dan Medan Satria," tutup dia.