Mirip Negara Eropa! Inilah Tempat Pengelolaan Air Bersih Siap Minum di Cilegon

Pemerintah Kota Cilegon bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi AKKOPSI) dan Kemenkes RI meresmikan Pengelolaan Air Minum Sehat Aman Berbasis

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Istimewa
Pemerintah Kota Cilegon bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Kemenkes RI baru saja meresmikan Pengelolaan Air Minum Sehat Aman Berbasis Masyarakat (PAMSA-BM) di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Selasa (30/4/2024). 

Secara nasional, kata dia, di Indonesia baru ada dua akses air bersih yang betul-betul berbasis masyarakat.

Ia berharap program tersebut bisa direplikasi secara bertahap ke seluruh Indonesia.

"Ini contoh kedua, pertama di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, dan dalam waktu beberapa bulan langsung dibangun kembali di Kota Cilegon," ungkapnya.

Meski kota Cilegon menjadi kota kedua dalam pengelolaan air bersih menjadi air siap konsumsi berbasis masyarakat.

Namun PAMSA-BM di Kota Cilegon dinilai lebih komplit dibandingkan dengan yang ada di Minahasa Tenggara.

"Tentu kami dari Kementrian Kesehatan atau pemerintah pusat akan mendorong terus, bekerja sama dengan akopsi dan terutama hakli untuk kita membuat di semua center di nusantara," ungkapnya.

Baca juga: Punya Aset 14 Bidang Tanah Rp8,4 M, Segini Total Harta Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti di LHKPN

Sedangkan Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI, Arif Sumantri menambahkan bahwa sebelumnya air yang dikelola baru sebatas air bersih, namun belum sehat dan aman.

"Sehingga dengan dibangunnya fasilitas laboratorium, sekaligus instalasi suplay, diharapkan air bersih itu, sesuai dengan standar kualitas dengan perpenkes itu bisa langsung diminum," ungkapnya.

Disampaikan Arif, secara bertahap pihaknya telah menyediakan mobil untuk mendistribusikan ke masyarakat dalam bentuk layanan pergalon.

Tentunya, harga yang ditawarkan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan air kemasan lainnya.

Di mana biaya tersebut dibebankan untuk partisipasi masyarakat dalam perawatan.

"Ke depan pengelolaan bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, hakli dan akkopsi, lalu LKMD dan hal-hal yang berkaitan DKM. Ini seyogyanya gratis, tapi nanti ada partisipasi, pergalon sekitar Rp 2 ribu. Itu pun sebagai pesan dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali," ungkapnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved