Menjelang Pilgub 2024, Ketua Apindo Banten Jabarkan Permasalahan yang Jadi Perhatian

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Banten menjadi satu di antara provinsi yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2024.

Sejumlah nama mulai bermunculan untuk maju pada Pilgub Banten 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten pun berharap masyarakat perlu melihat rekam jejak pengalaman nama-nama bakal calon gubernur. 

Baca juga: Hasil Empat Lembaga Survei 12 Nama Bakal Calon Gubernur untuk Pilgub Banten 2024

Ketua Apindo Banten, Yakub F Ismail, mengatakan masyarakat harus pintar mencari tahu kualifikasi kandidat yang ada.

"Banten lima tahun ke depan bergantung pada pilihan masyarakat," katanya kepada TribunBanten.com melalui pesan instan, Rabu (26/6/2024).

Menurut Yakub, pilihan yang tepat akan membawa Banten menjadi daerah maju dan sejahtera.

Namun sebaliknya, jika salah dalam memilih, akan membawa Banten menuju kemunduran bahkan terjerembab dalam ketidakberdayaan.

"Siapa pun gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, harus punya integritas sebagai seorang pemimpin," ucapnya.

Yakub menilai Banten memiliki potensi untuk maju karena sebagai satu di antara daerah penghasil komoditas pertanian terbesar.

Di samping itu, lokasinya yang tidak jauh dari wilayah strategis Jabodetabek membuat wilayah ini paling pesat pertumbuhan ekonominya selama beberapa dekade terakhir.

Satu di antara masalah yang menjadi perhatian adalah angka ketenagakerjaan.

Baca juga: Ibu Pekerja Dapat Hak Cuti Melahirkan Paling Lama 6 Bulan, Ini Respons Apindo Banten

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024, tercatat sebanyak 6,05 juta pekerja di Banten atau turun 53,63 ribu orang dibandingkan Februari 2023.

"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 1,00 persen poin dibandingkan Februari 2023," katanya.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,63 juta orang, atau naik 8,03 ribu orang dari Februari 2023.

Lalu, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pendidikan sebesar 78,93 ribu orang.

Tidak hanya itu, sebanyak 2,83 juta orang (50,27 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 3,27 persen poin dibanding Februari 2023.

Persentase setengah pengangguran naik sebesar 3,23 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,30 persen poin dibanding Februari 2023.

Baca juga: 4 Perbandingan Lembaga Survei Pilgub Banten: Airin, Rano hingga Dimyati Siapa yang Unggul?

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 7,02 persen, turun sebesar 0,95 persen poin dibandingkan Februari 2023.

"Data-data itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Banten secara komprehensif," ujar Yakub.

Dia pun mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia.

BPS merilis data pengangguran berdasarkan hasil survei Sakernas Februari 2024, yaitu Banten memiliki 6,05 juta angkatan kerja.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,63 juta orang masuk kategori bekerja dan sisanya pengangguran terbuka mencapai 7,02 persen.

Adapun angka pengangguran terjadi penurunan sebesar 0,95 persen atau 61.000 orang dibandingkan Februari 2023.

Sebab selama satu tahun, penyerapan tenaga kerja di Banten mencapai 28,03 ribu.

Dari total 5,63 juta orang yang bekerja, 2,83 juta orang atau 50,27 persen bekerja pada kegiatan formal.

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 6,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan sebesar 7,14 persen.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan sebesar 7,09 persen atau lebih tinggi dibanding pengangguran di daerah perdesaan 6,78 persen.

Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,95 persen.

Banten masuk urutan pertama angka pengangguran dari lima provinsi per Februari 2024.

"Bertolak dari permasalahan di atas, kini saatnya masyarakat Banten menentukan pilihan terbaiknya untuk mencari pemimpin ideal," ucapnya.

Pemimpin yang dimaksud Yakub adalah yang memiliki pemahaman tentang permasalahan krusial di Banten saat ini, sekaligus memiliki political will yang kuat untuk mengatasinya.