Potensi Kerugian Negara Capai Rp 8,5 T, KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Mark Up Impor Beras

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan mark up impor beras dan masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

Laporan tuduhan dugaan mark up impor ini dilayangkan ke KPK oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada hari Rabu (3/7/2024).

Atas perbuatan itu, negara dirugikan mencapai Rp 8,5 triliun selama dua tahun terakhir.

“Total impor beras 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan pada Kamis, (11/7/2024).

Baca juga: Ricuh Usai Sidang Vonis SYL: Wartawan Ditendang, Kamera Televisi Rusak

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

Menurut dia, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian. Hal ini juga yang akan menimbulkan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab.

"Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," ujarnya.

Anthony juga menepis bantahan Perum Bulog soal adanya penggelembungan harga impor beras ini.

Anthony heran dengan klaim Bulog yang menyebut perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran.

Pasalnya, kata Anthony, jika mengacu pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti pada Maret 2024 beras impor terbanyak justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.

"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?,” tandas Anthony.

Menperin Hubungi Sri Mulyani

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti 26.000 kontainer yang sempat tertahan di pelabuhan beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, sebanyak 26.000 kontainer sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak selama 3 bulan.