Senior PDIP Ungkap Detik-detik Jelang Pencalonan Airin Rachmi pada Pilgub Banten

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkap detik-detik menjelang pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur Banten.

Dia mengaku sempat pasrah menerima nasib di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten.

Baca juga: Bahlil Minta Maaf Airin Rachmi Maju Pilgub Banten Tanpa Rekom Golkar

Hal itu karena PDIP tak kunjung mendapat koalisi di Pilkada. 

Bahkan Partai Golkar yang mengusung Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten tak kunjung memberikan rekomendasi koalisi.

Namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan soal ambang batas pencalonan (Threshold). Sehingga PDIP bisa mengusung calon sendiri.

"Apakah PDIP Perjuangan harus menerima nasib seperti di Jakarta, ditinggalkan sendirian. Tapi rupanya Gusti Allah tidak boten sare (Tidak tidur) kebenaran mencari jalannya sendiri," katanya di Tangerang, Minggu (25/8/2024).

Basarah mengungkapkan, bahwa Airin Rachmi Diany sempat khawatir tak jadi diusung PDIP di Pilkada Banten. Karena putusan MK membolehkan PDIP mengusung calon sendiri.

"Lalu saya sampaikan ke Pak Wawan (Suami Airin) kami diajari oleh Bu Mega untuk berkomitmen," ujar dia.

Baca juga: Airin Rachmi Maju Pilgub Banten Tanpa Rekomendasi Golkar, Ratu Tatu: Sudah Izin ke Bahlil

Bahkan lanjut Basarah, PDIP tak memanfaatkan situasi perubahan konstalasi politik tersebut dengan cara transaksional, untuk melakukan tawar menawar.

Meski pun ungkap Basarah hal itu sangat memungkinkan, karena PDIP memiliki kader yang mumpuni dan berpengalaman sebagai Gubernur Banten, yaitu Rano Karno.

"Rano Karno ikut keputusan partai dan PDIP mengusung Airin-Ade di Pilkada.  Kehadiran beliau untuk menunjukkan bahwa satu sikap mendukung Airin . Jadi tak satu cm (Centimeter) pun komitmen kami berubah karena perubahan konstalasi politik," ungkapnya.

Oleh karena itu Basarah merasa bersyukur dengan keputusan MK. Bagi dirinya, keputusan tersebut adalah hadian hari kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

"Dan seharusnya dengan keputusan MK di mana-mana partai lebih leluasa mengikuti pilkada, maka seharusnya partai politik bersuka cita melaksanakannya bukan menghalangi keputusan MK," pungkasnya.