“Tantang” Kaesang, KPK Minta Putra Presiden Jokowi Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Kaesang Pangarep putra Presiden Jokowi, untuk membawa sejumlah bukti untuk membuktikan bahwa penggunaan jet pribadi olehnya bukan bentuk gratifikasi.

KPK menegaskan, bahwa bukti berupa bukti pembayaran menjadi sangat penting ditunjukkan, untuk memberikan kejelasan mengenai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 

Baca juga: Gaya Hedon Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pergi ke AS Naik Jet Pribadi, PSI: No Comment! 

“Kami sih berharap, ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

"Misalnya, ‘oh enggak, saya bayar sendiri, ini lho bukti transfernya'. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya. Tidak sekadar deklarasi, tetapi juga tolong dong buktinya," lanjutnya.

Alex pun mempersilakan Kaesang untuk memberikan keterangan kepada publik soal penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi yang diduga sebagai gratifikasi.

Meski hal itu juga tak serta merta membuat KPK menghentikan langkah untuk meminta klarifikasi Kaesang, terkait penggunaan fasilitas pesawat jet tersebut.

“Sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi, dia sudah mendeklarasi terkait berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan,” ujar Alex.

“Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi,” katanya lagi.

Alex menyebutkan, KPK sedang menyusun surat undangan untuk Kaesang mengklarifikasi ada atau tidaknya gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

Ia menegaskan, klarifikasi itu tetap penting untuk dilakukan meski Kaesang bukan penyelenggara negara.

Namun, klarifikasi tetap diperlukan karena Kaesang berasal dari kalangan keluarga penyelenggara negara.

“Intinya teman-teman, untuk mengetahui, apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya, makanya kami perlu klarifikasi,” kata Alex.