30 Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan dan Kunci Jawaban, Pelajari Sebelum Tes

Tayang: Kamis, 12 September 2024 15:00 WIB

Editor: Amanda Putri Kirana

30 Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan dan Kunci Jawaban, Pelajari Sebelum Tes

Istimewa via Tribun Wow

Ilustrasi CPNS. SKD CPNS akan diikuti oleh peserta CPNS 2024 yang lolos seleksi administrasi dan dilakukan sesuai dengan jadwal seleksi yang ditentukan.

Jawaban: C

Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
A. UU No. 31 Tahun 1999
B. UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 15 Tahun 2002
D. UU No. 30 Tahun 2002
E. UU No. 7 Tahun 2006

Jawaban: B

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya ....
A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa
B. United Nation Organization
C. Gerakan Non Blok
D. Interpol
E. ASEAN

Jawaban: C

RUU dibahas dan disetujui oleh ....
A. MPR bersama dengan Rakyat
B. DPR bersama dengan DPD
C. MPR bersama dengan DPR
D. Presiden bersama Rakyat
E. Presiden bersama dengan DPR

Jawaban: B

Panglima Komando Mandala adalah ....
A. Oemar Dhani
B. Yos Soedarso
C. Soeharto
D. Sarwo Edhi Wibowo
E. Gatot Soebroto

Jawaban: A

Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd, disegel Pemerintah Kapubaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini-salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. "Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah, menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin tidak dikelaurkan", ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsung bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.

Memang, saat ini PetroChina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD). " Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggungjawab tentu PetroChina-nya, Permintaan Pemkab Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya," jelasnya. Ditambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana mengatkan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 20 Februari 2013. " Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013" ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.

Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh Pemkab Tanjung jabung Timur. Perwakilan SKK Migas sedang berkomnunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. " yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JCC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri," papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya PetroChina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik PetroChina. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset Negara," tandas Gde. (Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)

Penyebab utama terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah . . . .
A. miskomunikasi antara Pemkab Tanjung jabung Timur dan SKK Migas.
B. Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapat jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya.
C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
D. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
E. terjadi ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.

Jawaban: B

Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. "Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," Kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Concervacy-Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4

Sumber: Tribunnews