Budi Rustandi Bakal Naikan Insentif RT/RW hingga Marbot Masjid Jika Menang Pilwalkot Serang 2024

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Bakal calon Wali Kota Serang 2024, Budi Rustandi memaparkan beberapa programnya, jika nanti terpilih sebagai Wali Kota Serang.

Di antaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan menghapus pungutan liat (Pungli).

Hal itu ia sampaikan, saat melakukan kunjungan ke Lingkungan Kemaranggen, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (17/9/2024) Sore.

Baca juga: Jadi Wali Kota, Budi Bakal Ambil Alih Aset yang Ditempati Pemkab Serang di Tahun 2027

Dalam kunjungan tersebut, Budi menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan ratusan warga, yang telah menunggunya, sekaligus menyerap aspirasi warga.

"Saya ingin mendorong anak-anak di Kota Serang agar tidak putus sekolah, dengan cara memberikan seragam dan buku tulis gratis pada saat mereka baru masuk kelas 1," ujar mantan Ketua DPRD Kota Serang itu, kepada warga.

"Selain itu bagi anak-anak yang sudah putus sekolah, akan ada program paket C gratis."

"Kita ingin memastikan semua anak-anak punya masa depan," sambung Budi Rustandi. 

Selain itu, Budi berkomitmen, akan membenahi data penerima program BPJS kesehatan, agar merata.

Hal lain yang menjadi konsentrasi Politisi Gerindra tersebut, adalah dukungan terhadap pelaku UMKM.

"Untuk yang berjualan, akan kita berikan bantuan modal secara gratis, yang nominalnya menyesuaikan usaha," ujarnya. 

"Namun jumlahnya berkisar di angka Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000," tambahnya.

Budi juga mengungkapkan, akan menaikan insentif bagi RT, RW, Guru Ngaji, Marbot, dan Guru Madrah.

"Selain kita naikkan, instensif itu juga nantinya akan dibayar tiap bulan," ujarnya. 

Baca juga: Pilwalkot Serang 2024: Ini Visi Misi Paslon Budi Rustandi - Nur Agis Aulia

Menurutnya hal-hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, jika roda pemerintahan berjalan tanpa Pungli, dan jual beli jabatan.

"Karena semua persoalan itu merupakan dampak dari pungli, dampak dari jual beli jabatan," ungkapnya.

"Sehingga ASN-nya kejar setoran, bukan kerja program. Di era saya praktik itu nanti dihapuskan," ujarnya.